Simpatisan Jeriko Ancam Lapor Balik GSK, Atribut Yang Dibakar Bukan Milik Partai

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Simpatisan Jefri Riwu Kore (Jeriko) mengancam akan balik melaporkan kader Demokrat, Gabrial Suku Kotan alias GSK ke polisi. Pasalnya, bagi simpatisan Jeriko, laporan GSK salah alamat dengan pasal yang disangkakan KUHP 406. Padahal, atribut yang dibakar itu milik para simpatisan Jeriko.

Demikian disampaikan Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat Kota Kupang, Ferdinand Pello yang juga juru bicara simpatisan Jeriko, kepada awak media pada Kamis (06/01/2022).

Swipe up untuk membaca artikel

“Pertanyaannya barang itu milik siapa? Kalau barang itu milik kepunyaan kami sendiri, maka laporan tersebut (Laporan GSK ke polisi, red) tidak benar dan kami akan laporkan balik. Yang berhak melapor harus Pak Jeriko, karena Jeriko yang punya gedung dan yang beli bendera dan atribut yang ada. Semua ini miliknya Jeriko. Jadi GSK itu harusnya malu dan tahu diri, karena atribut ini tidak dibeli dengan uang partai, bukan uang AHY. Ini semua dari Jeriko,” jelas Ferdinand.

Baca Juga :  Walikota Kupang Launching Galeri ATM Bank NTT Hasil Modifikasi Kontainer Bekas

Menurutnya, atribut yang dibakar adalah simbol dari protes keras pendukung Jeriko atas keputusan yang tidak adil dari Ketum AHY dan DPP Demokrat.

“Ini konflik dalam tubuh keluarga besar Demokrat NTT, bukan intervensi dari kader partai lain sebagaimana keterangan pers DPP Demokrat. Jangan mengalihkan isu tentang keputusan buruk AHY lalu berusaha mencari kambing hitam dengan menyebut partai lain,” kritiknya.

Ferdinand Pello menjelaskan, bahwa pembakaran atribut Demokrat yang dilakukan merupakan aksi spontan para kader dan simpatisan Demokrat yang kecewa karena keputusan Ketum AHY ternyata bertentangan hasil Musda IV DPD Demokrat NTT.

“Kami adalah warga sah rumah besar Demokrat NTT yang selama ini berjuang bersama Jeriko di Kota Kupang dan seluruh NTT menilai bahwa Ketum AHY melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tidak melihat hasil Musda,” kata Ferdinand.

Sementara itu, Ketua  Simpatisan Demokrat untuk Jeriko, Herison Arianto Kore menambahkan, pihaknya tidak gentar dan takkan mundur selangkah pun untuk berjuang bersama Jeriko.

“Kami ini tidak gampang diancam oleh laporan polisi yang dibuat-buat oleh GSK dan kawan-kawan. Kami terus akan melakukan protes keras dan kampanye melawan AHY dan Demokrat di NTT. Kami tidak main-main dengan sikap kami ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Direktur PT.Bina Citra Teknik Cahaya Mangkir Dari Panggilan Penyidik Polda NTT

Ia menambahkan, sebagai simpatisan Jeriko ia akan meminta Jeriko untuk memilih mundur dari Partai Demokrat, karena perjuangan dan pengorbanannya selama di Demokrat telah dikhianati oleh Ketum AHY sendiri.

Terpisah, Kuasa Hukum Simpatisan Demokrat NTT Pendukung Jeriko, John D. Rihi kepada wartawan menilai, DPD Demokrat mengambil langkah yang salah untuk memidanakan para simpatisan Jeriko.

Pengacara kondang yang akrab disapa John ini berpendapat, bahwa laporan polisi yang dilayangkan GSK sangat tidak berdasar. Para simpatisan disangkakan melanggar Pasal 406 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali (seluruh) atau sebagaiannya milik orang lain, dihukum penjara selama 2 tahun 8 bulan.”

Menurutnya, pasal tersebut menekankan apabila barang tersebut milik orang lain, baru bisa menjadi pidana. Namun, apabila barang atau atribut parpol itu bukan milik GSK dan atau Partai Demokrat, maka tidak ada unsur pidana.

Jika atribut partai itu milik Jeriko, lanjutnya, maka yang berhak melapor adalah Jeriko, sebab dirinya adalah orang yang dirugikan. Oleh karena itu, laporan yang dilakukan GSK dan Demokrat NTT sangat tidak tepat, bahkan bisa diduga laporan GSK sangat tidak benar.

Baca Juga :  Diduga Pengerjaan Ruas Jalan Aeramo-Kaburea Oleh PT. SAK Gunakan Urpil Berlumpur

“Kalau barang itu milik kepunyaannya sendiri, yah tidak dihukum, dan yang melapor itu juga bisa dilapor balik mereka, kenapa membuat laporan yang tidak benar atau laporan bohong,” tandasnya.

John menegaskan, atribut partai yang dibakar tidak diatur dalam Undang-undang, terkecuali lambang negara seperti bendera pusaka merah putih dan logo garuda.

“Jadi kalaupun faktanya ada lambang Demokrat yang dibakar, itukan tentu pasalnya akan lari ke 406 tentang pengrusakan, tetapi syarat dalam 406 itu adalah bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain,” terang John Rihi. (kt/sj)

  • Bagikan