Tangani 2 Sengketa KIP Selama 2021, Komisi Informasi NTT Harap Lembaga Publik di NTT Lebih Informatif

  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Sepanjang tahun 2021, Komisi Informasi Provinsi NTT hanya menangani dua sengketa terkait Keterbukaan lnformasi Publik (KIP). Komisi Informasi pun berharap agar Lembaga Publik di NTT yang menggunakan anggaran pendapatan negara (APBN) maupun anggaran pendapatan daerah (APBD) dalam melaksanakan program, untuk lebih informatif di tahun 2022.

Demikian penyampaian Kordinator Penyelesaian Sengketa KIP, Komisi Informasi Provinsi NTT, Daniel Tonu, jumpa pers akhir tahun bersama sejumlah wartawan, Senin (27/12/21).

Swipe up untuk membaca artikel

“Penanganan dua sengketa terkait KIP sepanjang tahun 2021 tersebut, bukan berarti Lembaga Publik di NTT sudah sangat informatif, bisa jadi karena masyarakat NTT belum paham terkait haknya terhadap KIP,” jelasnya.

Menurutnya, sebaliknya hal itu (hanya tangani dua kasus selama 2021, red) terjadi, karena masyarakat apatis terkait masalah KIP sehingga tidak melapor ke Komisi Informasi NTT.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi NTT, Ichsan Arman Pua Upa menyampaikan bahwa KI telah mensosialisasikan undang-undang No.14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik di kabupaten/kota yang ada di NTT.

“Komisi Informasi NTT telah melakukan sosialisasi terkait KIP di kabupaten/kota di NTT namun, kita berharap ada cabang Komisi Informasi minimal satu di setiap Kab/Kota sehingga bila ada sengketa masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kupang,”ujarnya.

Menurutnya, terdapat hambatan terkait implementasi KIP oleh lembaga publik di NTT yakni bahwa ada anggapan dari lembaga publik itu sendiri bahwa dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan suatu upaya menelanjangi lembaga publik itu sendiri.

  • Bagikan