Kuasa Hukum Demokrat Nilai Penolakan Gugatan Pendukung Moldoko Sebagai Kado Akhir Tahun Bagi Demokrasi Indonesia

Editor : Redaksi
  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Kuasa Hukum Partai Demokrat, Mehbob menilai penolakan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap gugatan kedua pendukung KSP Moeldoko terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan  Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagai Kado akhir tahun bagi Demokrasi Indonesia.

Demikian disampaikan Kuasa Hukum Demokrat, Mehbob melalui press release yang diterima media ini via pesan WhatsApp DPD Demokrat NTT pada Kamis (23/12/2021).

Swipe up untuk membaca artikel

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), pada Kamis (23/12/2021).

“Putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021, hal ini menjadi perhatian publik karena dianggap merupakan bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Karena itu, Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” ungkapnya.

Menurutnya, Putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat, melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.

Majelis Hakim PTUN JAKARTA menolak gugatan tersebut, karena Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya SK Menkumham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 telah menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

“Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegasnya.

Mehbob mengungkapkan, bahwa sejak perkara tersebut diregister pada 30 Juni 2021, telah digelar 16 kali sidang dimana Majelis Hakim telah mempelajari, menganalisa bukti Dokumen, serta telah mendengarkan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari para pihak, yaitu; Menkumham sebagai Tergugat, DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat II Intervensi, dan Pendukung Moeldoko sebagai Penggugat. (kt)

  • Bagikan