TPDI Minta Kapolda Budiyanto Buka Kembali Kasus Gratifikasi PDAM Ende

  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Brigjen Pol. Setyo Budiyanto sosok yang menggantikan Irjen Pol. Lotharia Latif, sebagai Kapolda NTT untuk membuka kembali sejumlah kasus korupsi di NTT termasuk kasus gratifikasi yang terjadi di PDAM Ende.

Demikian pernyataan Koordinator TPDI dan advokat PERADI,Petrus Selestinus, dalam press realese yang diterima tim media ini, Minggu (19/12/21).

Swipe up untuk membaca artikel

“Sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang mangkrak di Polda NTT, harus dijadikan prioritas untuk dibuka kembali penyidikannya, agar budaya melahirkan KKN baru dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi diakhiri, seperti halnya kasus korupsi PDAM Ende sudah mangkrak 5 tahun,” ujar Petrus.

Menurut TPDI, penarikan Brigjen Pol. Setyo Budiyanto dari jabatan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, pada Jumat, 17/ 12/2021, bagi KPK merupakan kehilangan perwira terbaik Polri di KPK, namun bagi NTT kehadiran Brigjen Pol. Setyo Budiyanto sebagai Kapolda NTT, merupakan hadiah Natal dan Tahun Baru untuk warga NTT dan mimpi buruk bagi koruptor-koruptor NTT.

Seperti yang diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Brigjen Setyo Budiyanto, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, menjadi Kapolda NTT menggantikan Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif, sesuai Surat Telegram Asisten SDM Polri Irjen Pol.Wahyu Widada Nomor : ST/2568/XII/KEP./2021, Jumat,17/12/ 2021.

KANGKANGI PUTUSAN PRAPERADILAN.

TPDI menilai, hanya di Polda NTT seorang Kapolres Ende, tega mengangkangi putusan Hakim Preperadilan No. : 02/Pid. Pra/2018/PN.End. di Pengadilan Negeri Ende, 26/3/2018, yang membatalkan SP3 dan memerintahkan Polres Ende membuka kembali penyidikan dugaan gratifikasi 7 (tujuh) Anggota DPRD dan Direktur PDAM Ende, yang mangkrak sejak tahun 2015.

  • Bagikan