Fraksi PKB Minta Aleks Riwu Kaho Dinonaktifkan Dari Jabatan Dirut Bank NTT

  • Bagikan
Koran Timor

 

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta para pemegang saham Bank NTT agar segera mengambil langkah (melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, red) menonaktifkan Aleks Riwu Kaho dari jabatannya sebagai Dirut Bank NTT. Alasannya, Aleks Riwu Kaho dinilai terlibat langsung dalam pembelian Medium Term Notes (MTN) Rp 50 Milyar, yang merugikan Bank NTT sebesar Rp 60,5 Milyar.

Swipe up untuk membaca artikel

Demikian pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT melalui juru bicara Fraksi PKB, Johanes Rumat, dalam bentuk press realese yang diterima tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Kamis (25/11/2021).

“Untuk itu direkomendasikan (sebagaimana poin 2 rekomendasi BPK RI, red) agar mereka (Aleks Riwu Kaho, red) yang terlibat dalam pembelian MTN agar saat ini di-non aktifkan sementara dari jabatannya agar berkonsentrasi pada penyelesaian tunggakan MTN,” tulisnya.

Menurutnya, seturut rekomendasi BPK, Dewan Direksi Bank NTT seharusnya memberi sanksi kepada Aleks Riwu Kaho selalu Kepala Divisi Treasury Bank NTT (saat itu) yang terlibat langsung dalam pembelian MTN Rp 50 Milyar di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP). Tetapi faktanya, rekomendasi BPK itu sama sekali tidak dijalankan.

Baca Juga :  Bank NTT Tak Kooperatif, Banggar DPRD NTT ‘Gantung’ Penyertaan Modal Rp 30 M

“Boro-boro diberi sanksi, malah (Alex Riwu Kaho) yang terlibat langsung dalam pembelian MTN ini dinaikan jabatannya menjadi DIRUT bank NTT. Aneh dan miris kan?” kritiknya.

Anggota Komisi V DPRD NTT itu pun menegaskan, bahwa seharusnya Aleks Riwu Kaho turut dituntut mengganti kerugian Bank NTT Rp 60,5 Milyar tersebut, karena sejak awal tampak sekali ada “kesengajaan” untuk tidak menaati ketentuan tentang petunjuk pembelian surat berharga.

  • Bagikan