Bank NTT ‘Kangkangi’ Rekomendasi BPK RI Terkait ‘Pemutihan’ Kerugian Kasus Gagal Bayar MTN PT. SNP Rp 50 M

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Bank NTT telah mengabaikan alias mengangkangi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait kasus gagal bayar investasi Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 50 Milyar di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan melakukan hapusbuku/pemutihan kerugian kasus gagal bayar MTN senilai Rp 50 Milyar tersebut dari neraca rugi/laba. Padahal, dalam LHP-nya,  BPK RI merekomendasikan kepada Bank NTT untuk segera melakukan recovery atau penagihan pembayaran pokok dan bunga investasi MTN tersebut.

Demikian informasi yang dihimpun tim media ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Komersial, Menengah dan Korporasi Tahun 2018  dan 2019 (S.D Semester I) pada PT. Bank NTT di Kupang, Surabaya, Maumere dan Oelamasi Nomor : 1/LHP/XIX.KUP/01/2020 Tanggal : 14 Januari 2020.

Swipe up untuk membaca artikel

“Dewan Komisaris dalam RUPS agar meminta Jajaran Direksi PT. Bank NTT melakukan langkah-langkah recovery atas MTN PT SNP senilai Rp 50.000.000.000,- antara lain melakukan koordinasi dengan kurator dan melaporkan perkembangan tersebut kepada BPK RI,” tulis BPK dalam rekomendasinya.

Baca Juga :  'Teror' Pembongkaran Rumah Resahkan 2.000 KK di Lasiana dan Oesapa, Keluarga Besar Konay Minta Dukungan Polresta Untuk Hentikan

Bila perlu, tulis BPK, dilakukan penyitaan aset PT. SNP untuk mengganti kerugian bank NTT terkait investasi tersebut.  Namun yang terjadi, Bank NTT melakukan  hapusbuku alias pemutihan kerugian Rp 60,5 M (investasi Rp 50 M + bunga Rp 10,5 M, red)

Menurut BPK, pembelian MTN Rp 50 Milyar oleh Bank NTT (Dealer, Kepala Sub Divisi Domestik dan Internasional serta Kepala Divisi Treasury, red) dari PT. SNP tanpa memperhatikan prinsip due diligence yakni proses identifikasi dan verifikasi serta pemantauan untuk memastikan keberhasilan investasi (pengembalian pokok investasi RP 50 Milyar dan bunga investasi 10, 50 % atau Rp 10.500.000.000, red).

BPK RI membeberkan, Pembelian MTN Rp 50 Milyar dari PT. SNP, tanpa dasar/pedoman Bank NTT tentang pelaksanaan penempatan surat berharga pada pihak ketiga non bank. Alasannya, buku pedoman Bank NTT tahun 2011 dan perubahan tahun 2013 dan 2017 belum mengatur pelaksanaan penempatan surat berharga pada pihak ketiga non bank. Tindakan tersebut, mengakibatkan kerugian bagi bank NTT.

Oleh karena itu, BPK  memberi rekomendasi kepada Dirut Bank NTT untuk memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran terkait pembelian MTN tersebut. BPK RI merekomendasikan kepada Direktur Utama agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dealer, Kepala Sub Divisi Domestik dan International serta Kepala Divisi Treasury (saat ini menjabat sebagai Dirut Bank NTT, red) yang  melakukan pembelian MTN tanpa proses due dilligence.

Baca Juga :  Jelaskan Konsep Pentahelix, Dirut Bank NTT ‘Bersinar’ di Forum Diskusi Pengembangan Desa Wisata

Dirut Bank NTT, Aleks Riwu Kaho yang dikonfirmasi tim media ini terkait pembelian MTN Rp 50 Milyar di PT. SNP pada Senin (15/11/2021) seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisis III DPRD NTT dengan Bank NTT terkait pembelian MTN Rp 50 Milyar di PT. SNP dan kredit macet PT. Budimas Pundinusa Rp 130 Milyar memberikan jawaban sebaliknya, bahwa terkait penghapusbukuan alias pemutihan kerugian MTN Rp 50 Milyar itu sudah selesai ditindaklanjuti sesuai temuan BPK RI.

  • Bagikan