Pemkot Kupang Terima Piagam Penghargaan WTP 2 Tahun Berturut-Turut

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menerima piagam penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dua tahun berturut-turut Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI). 

Walikota Kupang, Jefri Riwu Korea dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, SE, M.Int.Dev.Ec saat penerimaan Piagam Penghargaan opini WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemkot Tahun 2020

Piagam Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, SE, M.Int.Dev.Ec. kepada Wali Kota Kupang di ruang kerja Wali Kota Kupang, pada Senin (01/11).

Swipe up untuk membaca artikel

Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang, Bagus Eddy Pramana Madurja, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi NTT, Herbudi Adrianto dan Kabid PAPK DJPb Provinsi NTT, Eko Hartono Hadi.

Piagam penghargaan pertama diberikan Menteri Keuangan Tahun 2020, karena Pemkot dibawah kepemimpinan Wali Kota Jeriko dan Wakil Wali Kota Herman Man berhasil meraih opini WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemkot Tahun 2019.

Penghargaan kali kedua (tahun 2021 ini, red) juga diberikan Menteri Keuangan RI, karena Pemkot kembali berhasil meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga :  Walikota Kupang Antar 3 Keluarga Masuk Rumah Baru Hasil Program Bedah Rumah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, SE, M.Int.Dev.Ec, pada kesempatan bicaranya menjelaskan, di Provinsi NTT, ada 19 Kabupaten/Kota yang sudah meraih opini WTP dan 4 Kabupaten lainnya masih berpredikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Menurutnya, Penghargaan WTP ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat mendorong masyarakat mendukung tugas-tugas pemerintah daerah.

Ia menambahkan, untuk mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 4 kriteria yang harus dipenuhi antara lain; memenuhi standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap Undang-Undang, melakukan SPI (Sistem Pengendalian Internal) anggaran, dan melakukan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kota Kupang karena termasuk dalam salah satu dari 3 Kabupaten/Kota terbaik se-NTT dalam penyerapan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD),” ungkapnya.

Terkait Penghargaan tersebut, Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore,MM,MH menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan melalui DJPb Provinsi NTT yang telah memberikan piagam penghargaan atas opini WTP.

Baca Juga :  Pemkot Kupang Bagikan Takjil di Sejumlah Masjid

Terima kasih juga disampaikannya kepada auditor yang sudah memberikan support dan masukan agar Kota Kupang bisa meraih WTP. “Saya berharap ke depan pelayanan di Kota Kupang, termasuk pencatatan aset serta penyampaian informasi kepada publik dapat berjalan lebih baik lagi sehingga Kota Kupang dapat mempertahankan predikat WTP,” ungkap Wali Kota.

Jeriko mengakui, bahwa sejak menjadi Wali Kota Kupang, tujuan paling utamanya adalah melaksanakan sistem akutansi pemerintahan daerah yang baik dan benar. Secara rutin selama enam bulan berturut-turut dilakukan pertemuan  membahas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Opini WTP dari BPK ini, lanjutnya, mencetak sejarah untuk pertama kalinya selama 24 tahun sejak berdirinya Kota Kupang sebagai daerah otonom. (kt/pkp)

  • Bagikan