GRAK Desak Ketua DPRD NTT Minta Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK RI dari Pemprov

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK) mendesak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emi Nomleni untuk meminta hasil tindak-lanjut Pemerintah Provinsi NTT terhadap temuan masalah (18 poin masalah, red) dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang, dalam pengelolaan keuangan negara (APBD Provinsi, red) tahun 2020.

Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK), Yohanes Hegon Kelen Kedati, dalam rilis tertulis, yang diterima tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Senin 01/11/2021).

Swipe up untuk membaca artikel
Dari Kiri ke Kanan: Koordinator GRAK, Yohanes Hegon Kelen Kedati, Ketua Aman Flobamorata, Roy Watu Pati

“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, harusnya DPRD (DPRD NTT, red) memantau, apakah dalam 60 hari Pemerintah Propinsi NTT, dalam hal ini pak Gubernur (Viktor Bungtilu Laiskodat/VBL) dan Wakilnya (Yosep Nae Soi, red) telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atau belum?” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda), terutama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Yosep Nae Soi seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Baca Juga :  Diduga Pemprov NTT Tak Miliki Bukti Alas Alih Hak Lahan Besipae

“Itu rekomendasi BPK apakah sudah ditindaklanjuti atau belum oleh Gubernur NTT sebagai kepala daerah? Sejak diterbitkannya Laporan Hasil Keuangan BPK, tanggal 17 Mei 2021 hingga sekarang 1 November 2021 sudah berjalan 60 hari lebih,” kritiknya.

  • Bagikan