Demokrat Waspadai ‘Putar Balik’ Fakta Hukum oleh Moeldoko Cs di Pengadilan TUN

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Partai Demokrat (PD) Pimpinan Agus Harimurti Yudoyono (AHY) mewaspadai ‘putar balik’ fakta hukum oleh kubu KSP Moeldoko Cs di sidang Gugatan II Kubu Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaky Mahendra Putra dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini melalui pesan Whatsapp/WA pada Senin (13/09/2021).

Swipe up untuk membaca artikel

“Kami terus waspadai ‘putar balik’ fakta hukum pada 2 (dua) Gugatan KSP Moeldoko Cs di Pengadilan TUN Jakarta. Para ‘begal politik’ masih belum puas setelah gagal membuktikan kelengkapan persyaratan, termasuk keabsahan peserta Kongres Abal-abal yang diselenggarakan 6 bulan yang lalu,” jelasnya.

Menurutnya, ada 2 Gugatan yang dimasukkan oleh Moeldoko Cs ke Pengadilan TUN Jakarta, yang diperkirakan akan diputuskan dalam bulan Oktober 2021 ini.

“Pertama, Perkara nomor 150, Penggugatnya Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Abal-abal Deli Serdang. Mereka juga meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut. Ini upaya ‘begal politik’ yang melecehkan Hukum dan Demokrasi,” jelas Herzaky.

Baca Juga :  Sejumlah DPC Demokrat di NTT Minta AHY Putuskan Ketua DPD Demokrat NTT

“Kedua, Perkara nomor 154, di sini ada 3 mantan kader yang terafiliasi dengan KLB Moeldoko, yang menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar membatalkan 2 (dua) SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu. Artinya, kalau digugat, ya sudah kadaluarsa. Kalaupun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam Hukum di Negara kita,” imbuhnya.

  • Bagikan