Komisi IV DPRD NTT Minta Jangan Jadikan Stunting Sebagai Proyek Kemiskinan

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta seluruh elemen Perintah dan Masyarakat NTT tidak menjadikan stunting sebagai proyek kemiskinan di Indonesia Timur, khususnya di NTT. Pasalnya, pemerintah, baik pusat maupun daerah (Pemprov NTT, red) dan stakeholders terkait (LSM, Lembaga Agama, hingga pemerintahan desa, red) memiliki data yang berbeda-beda tentang jumlah stunting. Parahnya, angka stunting juga tidak begitu menurun signifikan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD NTT, Vinsensius Pata saat diwawancarai tim media ini di Kantor DPRD NTT pada Kamis (02/09/2021), terkait program pencegahan stunting di NTT senilai Rp 125 Milyar yang salah sasaran.

Swipe up untuk membaca artikel

“Pemerintah dan lembaga lainnya fokus bicara tentang pencegahan stunting tetapi lupa persoalan utama yang adalah akar stunting yakni kemiskinan. Padahal, kalau dipikirkan secara logis, stunting sebenarnya ‘anak’ dari kemiskinan. Kita tenar dengan kata stunting, bukan kemiskinan. Jadi yang harus diurus itu kemiskinan bukan stunting,” jelasnya.

Baca Juga :  Erik Rede Tegaskan Tidak Ada Pembatalan SK Pengesahan Wabub Ende

Menurut Vinsen Pata, hampir semua Dinas terkait di daerah hingga pemerintah pusat mengurus stunting. Ironisnya, angka jumlah stunting tidak menurun drastis. “Provinsi urus stunting, Kabupaten urus stunting, desa urus stunting, LSM urus stunting, tapi kok tidak turun-turun?” kritiknya.

Anggota Komisi IV DPRD NTT itu menduga, terjadinya perbedaan angka soal stunting dan kemiskinan di NTT disebabkan oleh karena adayna data yang tidak akurat dan tidak singkron antara pemerintah dan stakeholders lain yang bergerak dalam pencegahan stunting. “Ekstrimnya, jangan sampai stunting dijadikan proyek. Ini data BPS lain, data Pemprov lain, data pusat lain, data LSM lain, data di desa lain, kan aneh?” kritiknya lagi.

  • Bagikan