Hamdan Zoelva Nilai Gugatan KLB Moeldoko di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menilai gugatan Kongres Luar Biasa versi Jenderal TNI Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara kadaluarsa dan tidak mendasar. Alasanya, tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumham), Yasona Laoly tidak boleh melewati batas waktu 90 (sembilan) puluh hari.

Demikian siaran pers DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui DPD Demokrat NTT, via pesan WhatssApp/WA pada Kamis (02/09/2021).

Swipe up untuk membaca artikel

“Pertama, hal ini berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan,” tulis DPP Demokrat.

Kedua, lanjut DPP Demokrat, gugatan pihak KLB Ilegal ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat. “Ketiga, Gugatan ini juga kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai,’’ tegas DPP Demokrat.

Baca Juga :  Eusabius Binsasi: Mimpi Saya Kedepan Petugas Pertanian ‘Berkantor di Kebun Petani’

Menurut Hamdan, Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020. Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut, maka berdasarkan Azas Publisitas, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham.

  • Bagikan