Proyek Pengentasan Kemiskinan Senilai Rp 131,5 M, Pemprov NTT Gagal Tekan Persentase Kemiskinan

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov ) NTT melaksanakan program pengentasan kemiskinan senilai Rp 131.525.016.686 (Rp 131,5 M) pada tahun anggaran (TA) 2020. Namun pelaksanaan program tersebut tidak berhasil alias gagal menekan persentase kemiskinan di NTT pada tahun tersebut.

Demikian informasi yang diperoleh tim media ini dari hasil analisis Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi NTT, tahun anggaran (TA) 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur NT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan direview oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT (ditandatangani Inspektur Daerah Ruth Laiskodat, red).

Swipe up untuk membaca artikel

Dalam LKPD tersebut dijelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemprov NTT itu bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengentasan kemiskinan tersebut tulis Pemprov, dilakukan melalui sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

“Program pengentasan kemiskinan dilakukan Pemprov NTT berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi,” tulis Pemprov NTT.

Baca Juga :  Tujuan Pembangunan Adalah Kesejahteraan; Kalau Tidak Dikerjakan Dengan Benar, Kemiskinan Merajalela di NTT

Pemprov NTT merincikan, upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui:
1) Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan senilai Rp. 17.594.000.00;
2) Program Pengembangan Sumber Daya Industri senilai Rp. 2.390.840.420;
3) Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp. 3.880.858.720;
4) Program Pelestarian dan Penanggulangan Lingkungan Hidup senilai Rp. 45.466.004.880;
5) Program Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 16.530.189.191;
6) Program Peningkatan Produksi senilai Rp. 15.466.400.309;
7) Program Pelayanan Sosial senilai Rp. 17.604.281.540;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp. 9.707.919.546.

  • Bagikan