Salah Sasaran, Program Pencegahan Stunting Rp 125 M Dipertanyakan DPRD NTT

  • Bagikan
Koran Timor

 

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan Program Pencegahan Stunting senilai Rp 125 Milyar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang dinilai salah sasaran.

Swipe up untuk membaca artikel

Demikian dikatakan Anggota DPRD NTT, Viktor Mado Waton yang diwawancarai tim media ini terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Nomor 91.C/LHP/XIX.KUPANG/05/2021, tertanggal 17 Mei 2021 Tentang Kinerja Atas Efektifitas Upaya Pemprov NTT Dalam Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Pada Wilayah Provinsi NT Tahun Anggara (TA) 2018 s/d 2021.

Diantaranya Pemberian Makanan Tambahan senilai Rp 46,5 Milyar. Pembangunan dan pengembangan air bersih senilai Rp 8,7 Milyar tidak direalisasikan pada desa prioritas pencegahan stunting, hibah ternak sekitar Rp 18,1 Milyar, rumah pangan lestari sekitar Rp 9,9 Milyar, bantuan stimulan perumahan sekitar Rp 32,2 Milyar.

Menurutnya, dengan alokasi dana yang mencapai Rp 125 Milyar (dengan realisasi sekitar Rp 116,3 Milyar, red), Pemprov NTT harus dapat memastikan pelaksanaan program tersebut tepat sasaran. “Menyikapi bahwa perlu adanya output untuk masyarakat dan kelompok sasaran, maka Pemprov harus menjamin pelaksanaan program tersebut tepat sasarannya dan harus sukses. Apalagi telah ada temuan BPK. Maka, Pemprov NTT harus bisa menjelaskan sejauhmana hasil yang dicapai dari pelaksanaan program-program tersebut,” tandasnya.

Baca Juga :  'Dinas' PKK NTT Diduga Monopoli Proyek Penanganan Stunting di NTT

Viktor Mado Watun meminta Pemprov NTT menjelaskan secara terbuka atau transparan kepada publik. “Agar publik tahu apa yang dilakukan pemerintah. Bila perlu menyajikan data secara by name by address (dengan nama dan alamat, red). Sehingga DPRD NTTsebagai lembaga, bisa mengecek ketika para Anggota DPRD kembali ke Dapil masing-masing,“ tegasnya.

  • Bagikan