Wali Kota Kupang Lantik 50 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH melantik 50 pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkup Kota Kupang pada Senin (9/8). Pelantikan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Kupang. Pelantikan tersebut bertujuan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong, sekaligus mengukuhkan para pejabat pada perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur.

Beberapa jabatan kosong yang terisi dalam mutasi kali ini antara lain; Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang sekarang dijabat oleh Angela Tamo Inya, S.IP. Sebelumnya Angela menjabat sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kota Kupang yang kini diisi oleh Titus Ratuarat, S.Sos, mantan Lurah Nefonaek. Jabatan Lurah Nefonaek saat ini diisi oleh Josephina Neltji Ungirwalu, SP.

Swipe up untuk membaca artikel

Jabatan lain yang diisi pada mutasi kali ini yakni para kepala puskesmas. Diantaranya yaitu Kepala UPTD Puskesmas Kupang Kota yang dijabat oleh drg. Dessy Endang Seskawati, M.Kes, Kepala UPTD Puskesmas Penfui, drg. Hariyono, Kepala UPTD Puskesmas Oesapa, dr. Santidewi, Kepala UPTD Bakunase, dr. E. Evalina Corebima, Kepala UPTD Puskesmas Pasir Panjang, dr. Eka Muftiana Rahmawati, Kepala UPTD Puskesmas Oepoi, dr. Yohanes Pieter Lisangan dan Kepala UPTD Puskesmas Manutapen, dr. Richardo Dedy Gana.

Baca Juga :  Keluarga Tersangka DALR Harapkan Hakim Beri Putusan Yang Seadil-Adilnya

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Kupang juga mengukuhkan sejumlah pejabat pada beberapa perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur, antara lain; Dinas Kesehatan Kota Kupang, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Inspektorat Daerah Kota Kupang serta RSUD SK Lerik. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP, M.Si, usai pelantikan tersebut menjelaskan pengukuhan perlu dilakukan mengingat ada perubahan nomenklatur pada perangkat daerah tersebut. Misalnya Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Karena Sekretariat Korpri dihapus, tugas pokoknya masuk ke dalam bidang tersebut sehingga diubah nomenklaturnya menjadi Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

  • Bagikan