Kejati NTT Diminta Lidik Kasus Raibnya Alkes Rp 1,7 M, Pencurinya Diduga “Pencuri Berdasi”

  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT Diminta untuk menyelidiki keterlibatan oknum pejabat alias ‘Pencuri Berdasi’ dalam kasus raibnya alat kesehatan (Alkes) berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan Barang Habis Pakai (BHP) Covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KKPS) Provinsi NTT senilai Rp 1.746.930.679,- (1,7 M).

Demikian permintaan Anggota DPRD NTT, Viktor Mado Waton (dari Fraksi PDIP, asal Dapil Flores Timur, Lembata, Alor) dan Yohannes Rumat (dari Fraksi PKB, asal Dapil Manggarai Raya) yang dimintai tanggapannya melalui telepon selularnya secara terpisah pada Selasa (27/5/21) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang raibnya Alkes Covid-19 yang diadakan pada Tahun Anggaran (TA) 2020.

Swipe up untuk membaca artikel

Mado Waton dan Rumat menduga ada keterlibatan oknum ‘orang dalam’ dan oknum pejabat alias ‘Pencuri Berdasi’ dalam kasus raibnya Alkes yang diadakan dari refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT TA 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kalau BPK RI temukan Alkes yang hilang nilainya mencapai Rp 1,7 M, sudah pasti barangnya banyak. Jadi tidak mungkin bisa tercecer di dalam gudang. Ini ada yang tidak beres. Bisa diduga ada keterlibatan oknum ‘orang dalam’. Bahkan bisa diduga ada keterlibatan oknum pejabat alias ‘pencuri berdasi’. Karena itu saya minta Bapak Kajati NTT, Yulianto agar memerintahkan aparatnya untuk menyelidiki masalah ini,” tandas Mado Waton.

  • Bagikan