DPRD TTS: Pemda Jangan Terjemahkan Instruksi Larangan Mudik Seperti ‘Ular Telan Besi Gali’

  • Bagikan
Koran Timor

 

KORANTIMOR.COM – SOE – Buntut kebijakan penutupan jalan trans-Nasional; pintu masuk Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) oleh Pemda TTS, DPRD TTS menilai Pemda TTS (Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun, red) menerjemahkan dan atau memahami intruksi larangan mudik dari Presiden Jokowi seperti “ular telan ‘besi gali’ (linggis, red) alias memahami instruksi presiden tersebut secara lurus. Kebijakan Bupati Epi Tahun itu dinilai melampaui kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Swipe up untuk membaca artikel

Demikian tanggapan Anggota DPRD TTS, Marthen Tualaka saat diwawancarai tim media ini pada Sabtu (08/05/2021) terkait penutupan Jalan Trans Nasional pintu masuk Batu Putih Kabupaten TTS oleh Bupati TTS, Epy Tahun.

“Khusus untuk TTS, edaran itu tidak pantas untuk diberlakukan kebijakan seratus persen. Kita (Pemda TTS dan Bupati TTS, red) terjemahan aturan seperti ular telan (menelan) besi gali, jadi terjemahan lurus, lagian di TTS ini daerah trans Nasional. Jadi Pemerintah TTS harus koordinasi dengan 3 Daerah seperti TTU, Belu dan Malaka,” ujar Marthen Tualaka.

Baca Juga :  Pemprov NTT Diminta Meluruskan Kepemilikan 3.780 Ha Lahan Instalasi Peternakan Besipae

Menurut Ketua Komisi IV DPRD TTS itu, instruksi Presiden itu berlaku secara nasional. Namun perlu dilihat dulu momentumnya. “Itu (instruksi larangan mudik, red) pada saudara-saudari yang beragama Muslim, dan lebih khusus lagi daerah-daerah mayoritas Muslim. Sedangkan NTT dan TTS ini mudik ke mana? Pelaku perjalanan normal saja sebagaimana mestinya. Kenapa harus tutup arus lalulintas dengan aturan yang tak pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” jelas Marten.

  • Bagikan