JANGKAR NTT Desak MK Cabut Revisi UU KPK

  • Bagikan
Koran Timor

 

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan organisasi wartawan/media pers pegiat anti korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Antikorupsi (Jangkar) NTT mendesak MK untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Judicial Review UU KPK No. 19 Tahun 2019, baik materiil maupun formil.

Swipe up untuk membaca artikel

Demikian siaran pers tertulis Jangkar yang diterima tim Media ini melalui pesan Whatsapp/WA pada Minggu (02/05/2021).

“Kami (Jangkar, red) juga mendesak MK untuk menyatakan (UU KPK No. 19 Tahun 2019, red) tidak berlaku dan mencabut UU KPK No. 19 Tahun 2019 sekaligus menyatakan UU KPK No. 30 Tahun 2002 berlaku kembali,” tulis Jangkar.

Menurut Jangkar, persidangan pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru segera menemui titik akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan uji formiil dan uji materiil pada Selasa pekan depan, dan diharapkan MK dapat menunjukan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi dengan membatalkan UU KPK yang sedang dalam proses uji materiil tersebut.

Baca Juga :  Simpatisan Jeriko Ancam Lapor Balik GSK, Atribut Yang Dibakar Bukan Milik Partai

Lebih lanjut, Jangkar mengatakan bahwa KPK adalah anak kandung reformasi yang dihadirkan dengan darah dan air mata rakyat untuk memberantas korupsi dan memberdayakan institusi penegak hukum lainnya (Kepolisian dan kejaksaan), yang dalam konteks NTT sangat tidak serius dalam menangani kasus korupsi.

“Karena itu, dalam konteks NTT, kami sangat prihatin terhadap pelemahan KPK, karena kami menaruh harapan yang sangat besar terhadap pemberantasan korupsi di NTT,” jelas Jangkar.

  • Bagikan