Tender Ulang Jalan Nangaroro-Maunori-Raja, Bukti Indikasi KKN BP2JK

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Tender ulang Proyek Peningkatan Jalan Nasional Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar oleh Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi NTT merupakan langkah konyol dan beresiko hukum karena tender ulang proyek tersebut membuktikan adanya indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Pengkajikan Jasa Konstruksi ( LPJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul Tanggela kepada tim media ini, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluleranya pada Rabu (30/12/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

“Tidak perlu lagi pemasukkan penawaran ulang. Kalau pemasukkan ulang kan merubah nilai penawaran. Itu kan akan merubah ranking. Makanya saya bilang, kalau sampai di titik pemasukkan ulang maupun tender ulang, itu ada indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, red). Ada dugaan Kabalai (Kabalai BP2JK NTT, red) bersama anggota Pokja telah memiliki ‘jagonya’, kan saya selalu bilang. Jadi, saya minta Pak Andi selaku kepala Balai BP2JK untuk bersikap realistis saja,“ ujarnya.

Baca Juga :  Gagal Selesai Jalan Bokong-Lelogama, Gubernur Laiskodat Istimewakan Kontraktor

Menurut Paul Tanggela, dugaan rekayasa itu terungkap dalam penentuan pemenang paket pelaksanaan proyek jalan Nasional Trans Flores, ruas Nangaroro – Maunori – Raja oleh kelompok kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi NTT senilai Rp 32,8 Milyar Tahun Anggaran 2021 kepada PT. Telaga Pasir Kuta, yang beralamat di Bandung (pemenang urutan ke 3).

  • Bagikan