Araksi Minta Polda NTT Periksa Pokja BP2JK Terkait Tender Proyek Jalan Nangaroro-Maunori-Raja

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Araksi) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memeriksa Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTT, Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait tender pengerjaan proyek Jalan Nasional Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar, jika ditemukan bukti kuat dan cukup dugaan adanya rekayasa tender guna memenangkan kontraktor tertentu (kontraktor favorit pihak terntentu, red).

Demikian tanggapan Ketua Araksi, Alfred Baun terkait tender pengerjaan proyek Jalan Nasional, ruas Nangaroro-Maunori-Raja yang diduga bermasalah, saat ditemui tim media ini di Markas Besar Kepolisian Daerah (Polda) NTT pada Senin (28/12/2020), seusai melakukan mengkonfirmasi Polda NTT terkait progres penanganan Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka dan sejumlah kasus lain korupsi di NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

“Dugaan adanya upaya memenangkan ‘kontraktor favorit’ oleh oknum tertentu pokja BP2JK, dapat dikatakan bagian dari praktek monopoli oleh perusahaan kontraktor tertentu. Biasanya dengan ‘mendekati oknum’ yang berhubungan langsung dengan tender dan penentu pemenang tender (Pokja, red). Jika ada bukti-bukti kuat dan cukup, ya kita akan laporkan ke pihak penegak hukum (Polda NTT, red) karena dapat mengarah ke perbuatan gratifikasi,” tandas Alfred.

Baca Juga :  Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Ambil Alih Kasus MTN Rp 50 Milyar, Karena Didiamkan Kejati NTT

Menurut Alfred Baun, pihaknya sementara mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut dan bilamana pihaknya merasa bukti cukup, maka pihaknya melaporkannya ke Polda NTT dan Kejati serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Bagikan