BP2JK NTT Diminta Batalkan Pemenang Tender Jalan Nasional Rp 32 M

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – ENDE –

Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR diminta membatalkan pengumuman pemenang tender Jalan Nasional Trans Flores, Ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 M.

Tender proyek pembangunan jalan nasional, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32.800.499.000,- yang dibiayai dari dana APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 menuai masalah. Penetapan pemenang proyek tersebut oleh Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR mendapat sanggahan dari peserta tender PT. Novita Karya Taga.

Swipe up untuk membaca artikel

Direktris PT. Novita Karya Taga, Hendrika Lede melalui Surat Sanggahan eletroniknya tertanggal 19 November 2020, merasa dirugikan karena digugurkan dalam proses tender tersebut. Menurutnya, Pokja menggunakan kriteria evaluasi yang salah dan bertentangan dengan aturan.

“Pokja menggunakan kriteria yang salah dan menggugurkan penawaran kami. Pokja menggunakan kriteria untuk proyek dengan nilai di atas Rp 50 M. Padahal proyek yang ditender hanya senilai Rp 32,8 M. Jadi alasan Pokja menggugurkan perusahaan kami sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan,” tandas Henderika yang ditemui tim media ini dikediamannya, Rabu (16/12/20).

Baca Juga :  BPJN NTT Selenggarakan Vaksin Covid-19 Gratis Bagi 3.000 Pegawai Kementerian PUPR

Hendrika menjelaskan, Pokja menggugurkan PT Novita Karya Taga dengan alasan tidak menyampaikan penyedia jasa pekerjaan konstruksi spesialis pada pekerjaan utama (penyedia jasa dengan sub kualifikasi SP 012/pasangan batu) dan tidak menyampaikan penyedia jasa pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil untuk pekerjaan bukan pekerjaan utama (pekerjaan patok kilometer).

“Padahal kriteria itu berlaku untuk proyek dengan nilai diatas Rp 50 M. Sedangkan nilai proyek yang diikutinya hanya sekitar Rp 32,8 M. Pokja hanya mencari-cari alasan,” tandasnya.

Hendrika mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pokja BP2JK yang tidak mengundang perusahaannya untuk mengikuti evaluasi. “Pokja mengundang perusahaan nomor urut 3 atas nama PT. Telaga Pasir Kuta yang beralamat di Bandung dan memiliki AMP di Bandung. Diduga yang membawa perusahaan PT. Telagga Pasir Kuta tersebut adalah PT AGG yang pada tahun 2019 lalu di PHK karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya,” ungkapnya.

  • Bagikan