TPDI NTT Minta Kajati Terbitkan Sprindik Terhadap Absalom Sine

  • Bagikan

“Seandainya pada saat itu Absalom Sine selaku pejabat pemutus kredit tertinggi memutuskan menolak menyetujui permohonan kredit oleh UD. Makmur Jaya Prima / Terdakwa Muhammad Ruslan dan juga para debitur lainnya, maka dipastikan tidak akan pernah muncul Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank NTT Cabang Surabaya yang merugikan Keuangan Negara senilai Rp 127 Milyar (versi JPU, red).

Ia memaparkan, berdasarkan Keputusan Direksi Bank NTT Nomor : 111 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Memutus pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) didalilkan secara tegas bahwa Permohonan Kredit hanya dapat dikabulkan kalau semua persyaratan telah lengkap.

Swipe up untuk membaca artikel

“Dengan demikian munculnya Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank NTT Cabang Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp 127 Milyar (versi JPU, red), mencerminkan dan mengindikasikan bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada para debitur, pejabat pemutus kredit tertinggi (Absalom Sine) tidak memastikan bahwa kredit yang diberikannya itu memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian (prudensial).” Tandas Meridian.

Menurut Meridian, Absalom Sine tidak memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit. “Absalom Sine juga tidak memastikan bahwa pemberian kredit tersebut telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Dia bahkan tidak memastikan secara lengkap dan valid bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah,” bebernya.

  • Bagikan