DPRD Sepihak Batalkan Anggaran, Pemkot Kupang tak Mau Bersidang

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang membatalkan secara sepihak sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Bahkan DPRD Kota Kupang menghapus anggaran seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang. Pemkot Kupang pun mengambil reaksi tidak mau lanjut bersidang membahas KUA-PPAS tahun 2021.

Demikian siaran pers (surat Wali Kota Kupang Nomor 050/Pem.170/XI/2020 kepada Ketua DPRD Kota Kupang) Pemda Kota Kupang yang diterima media ini pada Senin (23/1/2020) .

Swipe up untuk membaca artikel

“Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang. Dalam surat tersebut tercantum sejumlah alasan Pemkot tidak mau lagi melanjutkan persidangan,” tulis Humas Pemkot Kupang kepada media.

Sebagaimana ditulis dalam siaran pers tersebut, ada 5 poin surat yang ditandatangani langsung Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore yakni:

1)Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini berarti kedudukan Walikota sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah bermitra dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara.

Baca Juga :  Kader Demokrat Dilatih ‘Berselancar’ Di Medsos, Kampanyekan AHY Capres

2)Bahwa dalam proses persidangan pembahasan KUA-PPAS Dewan (DPRD, red) langsung membatalkan/menghapus/mengalihkan program-program utama pemerintah, misalnya bantuan seragam. Pembatalan/penghapusan/pembatalan program-program tersebut tanpa sama sekali mendengar penjelasan pemerintah.

  • Bagikan