Diduga Dana Bansos Provinsi NTT Rp 17,5 M Bermasalah

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Diduga penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) oleh Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp 17,5 Milyar bermasalah karena belum dapat dipertanggungjawabkan oleh ribuan penerima bantuan tersebut.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2019 Nomor: 73.c/LHP/XIX.KUP/06/2020, tertanggal 17 Juni 2020.

Swipe up untuk membaca artikel

“Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja Bansos menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan per tanggal 18 Mei 2020, terdapat 2.729 penerima Bansos yang dapat direncanakan dan Bansos Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian yang belum menyampaikan LPJ senilai Rp 17.556.367.000,” tulis BPK RI dalam LHP-nya.

Menurut BPK RI, berdasarkan hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban dengan melakukan pengujian atas proposal permohonan bantuan dari pemohon dengan mereviu tujuan penggunaan dana, identitas pemohon, dan nomor rekening pemohon, dan selanjutnya melakukan pengujian atas pengesahan nama-nama penerima Bansos yang ditungkan dalam SK Gubernur NTT (untuk Bansos yang dapat direncanakan) serta dokumen disposisi gubernur/wakil gubernur, hasil verifikasi permohonan Bansos oleh tim verifikasi dan dokumen penerima Bansos yang disetujui (untuk Bansos yang tidak dapat direncanakan), diketahui bahwa Bansos telah disalurkan kepada rekening penerima sesuai pengajuan proposal dan nilai yang disalurkan telah sesuai, dan disalurkan pada waktu yang tepat. Hal ini sesuai dengan pengujian LPJ untuk mereviu penggunaan dana dan rekening penerima Bansos tersebut.

Baca Juga :  Adian Napitupulu : Terlalu Dini Sebut Demo Tolak Omnibus Law Ditunggangi
  • Bagikan