Dana Desa dan ADD Senilai Rp 16 M di Sabu Raijua Diduga Bermasalah

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Dana Desa dengan nilai sekitar Rp 11 Milyar pada 11 desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 5 Milyar pada 9 desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran (TA) 2019, diduga bermasalah. Dana-dana tersebut dicairkan tanpa ada pertanggungjawaban dan tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Swipe up untuk membaca artikel

Demikian terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 77.c/LHP/XIX.KUP/06/2020 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran (TA) 2019, tertanggal 22 Juni 2020.

Dalam LHP BPK RI tersebut, diungkapkan adanya bantuan keuangan senilai Rp 16.530.052.951 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua yang terdiri atas Dana Desa senilai Rp 11.057.465.600 (13% dari total dana yang disalurkan, red) TA 2019 kepada 11 desa belum dipertanggungjawabkan. Padahal seharusnya, sebelum adanya pencairan dana desa, harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu pencairan dana pada tahap sebelumnya.

Baca Juga :  Kredit CV MM Linen di Bank NTT Belum Macet, Statusnya Baru Collect 2

“Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Dana Desa yang telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sabu Raijua per 3 Juni 2020 menemukan 20 Desa yang belum menyelesaikan laporan realisasi Rp 11.057.465.600,” tulis BPK RI.

Menurut BPK RI, pencairan Dana Desa tersebut oleh DPMD Sabu Rajua kurang memperhatikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa pada tahap sebelumnya. Bahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah memeriksa penggunaan Dana Desa sejak dana tersebut mulai dialokasikan pada tahun 2015.

  • Bagikan