Ahli Perbankan: Pihak Ketiga Tidak Bisa Dipidana Karena Kredit Macet Debitur Bank

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

PIHAK ketiga/keluarga/pihak lain, baik rekan bisnis maupun pihak keluarga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kredit macet seorang debitur. Karena itu, pihak ketiga/pihak lain yang tidak menandatangani kontrak (sebagai debitur, red) tidak dapat diproses hukum pidana (hukum perbankan, red) maupun pidana korupsi.

Demikian dikemukakan Ahli Perbankan, Dr. Prawitra Thalib, SH, MH dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dalam sidang kasus kredit macet Bank NTT dengan terdakwa Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Ahli Perbankan. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/11/20). Dalam sidang yang berlangsung sejak Pukul 15.00 Wita hingga Pukul 21.00 Wita (jam 9 malam) tersebut, hadir juga Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendrik Tiip dan Heri Franklin serta Maria dalam sidang tersebut.

Menurut Ahli Perbankan Prawitra, seorang debitur apalagi pihak lain (rekan bisnis/keluarga, red) tidak dapat pidana, apalagi diproses dalam pidana korupsi karena kredit macet adalah masalah perdata. “Ketika debitur (penerima kredit) mengikat perjanjian dengan kreditur (bank), maka yang terikat kewajiban dan tanggungjawab dalam perjanjian tersebut adalah debitur dan bank. Tidak bisa orang di luar pihak-pihak pembuat perjanjian (debitur dan bank, red) tersebut, baik rekan bisnis/keluarga dimintai tanggungjawabnya untuk membayar kredit,” tegasnya berulangkali menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum Hukum Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates (Amos H.Z Taka, SH, MH, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH).

  • Bagikan