Ahli Hukum Pidana UNAIR: Kredit Macet Bank NTT Tidak Bisa Dipidana

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Kasus Kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT alias Bank NTT merupakan masalah perdata sehingga tidak dapat dipidana (dengan Undang-Undang Perbankan, red), apalagi diproses dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian keterangan dari saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum terdakwa YS dan SS dalam sidang Keterangan Saksi Ahli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/11/20).

Swipe up untuk membaca artikel

“Kalau permohonan kredit diajukan sesuai SOP, agunan ada dan dinilai dengan benar, kredit dicairkan, tapi kemudian macet. Itu tidak bisa diproses pidana. Kalau saya sepanjang sejak awal tidak ada unsur kesengajaan/niat (fraud/kecurangan perbankan, red) untuk memperkaya diri yang melawan hukum dan merugikan negara tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Baca Juga :  AMMAN, GRAK, Formada dan KOMPAK Minta KPK Tangani Kasus Take Over Kredit PT. Budimas dari Bank Arta Graha

Dalam sidang yang berlangsung sejak Pukul 10.00 (Jam 10 pagi) hingga Pukul 21.00 (Jam 9 malam) tersebut menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum dan Ahli Hukum Perbankan Dr. Prawita Thalib, SH, MH dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Sedangkan YS dan SS dihadirkan secara online dari Rutan Kupang.

Dalam keterangannya, Saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum berulangkali menegaskan bahwa perikatan/perjanjian kredit antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) merupakan perbuatan keperdataan, sehingga apabila terjadi wanprestasi (ingkar yang dilakukan oleh salah satu pihak, red) maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan upaya hukum keperdataan (sesuai perjanjian/perikatan/kontrak) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

“Jika proses kredit, sejak permohonan kredit, pengajuan agunan, analisis kredit, hinggga pencairan kredit dilakukan secara benar sesuai SOP (Standar Operasi dan Prosedur, red) dan kemudian hari kredit tersebut macet maka pihak-pihak yang terkait tidak bisa dipidana. Penyelesaiannya tetap dilakukan secara perdata, yakni melelang jaminan/agunan yang sebelumnya telah diikat hak tanggungannya secara sempurna,” jelasnya menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum JS dan SS dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates (Amos H.Z Taka, SH, MH, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH).

Tim Kuasa Hukum JS dan SS dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates (Amos H.Z Taka, SH, MH, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH).
  • Bagikan