Korban KDRT di Kupang Merasa Dikriminalisasi Polisi

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ny. AT merasa dikriminalisasi oleh penyidik Polres Kupang Kota karena ia ditetapkan sebagai tersangka dan wajib lapor 3 kali seminggu atas laporan suaminya, FD (pegawai pada bank milik pemerintah, red). Padahal Ny. AT adalah korban KDRT suaminya FD (berkas perkara dan tersangka sudah dilimpahkan ke Kejari Kupang, red).

Demikian disampaikan Ny. AT usai diperiksa sebagai tersangka (keterangan lanjutan, red) di Polres Kupang Kota, Rabu (28/10/20) siang. Korban Ny. AT tampak sangat terpukul karena merasa telah dikriminalisasi oleh pihak penyidik Unit PPA Polres Kupang Kota.

Swipe up untuk membaca artikel

“Saya tidak mengerti hukum, tapi saya ini korban KDRT. Mengapa bisa sekaligus jadi tersangka untuk kasus yang sama. Tadi saya sudah diharuskan wajib lapor 3 kali seminggu di Hari Senin, Selasa dan Rabu. Kok bisa yach … status tersangka dibolak-balikan seperti ini? Hukum kok bisa diputarbalikkan? Saya merasa dikriminalisasi polisi,” ungkapnya sedih.

Baca Juga :  Polres TTU Lidik Dugaan Korupsi Sisa Dana Pilkada TTU Rp 676 Juta

Ia membantah kalau dirinya telah menganiaya suaminya. “Saya dilaporkan mencakar suami saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah. Saya tidak pernah cubit anak saya, apalagi mencakar suami saya,” ujarya dengan terisak.

Menurutnya, saksi-saksi yang diperiksa (dalam laporan FD, red) juga adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu (tidak sesuai kejadian yang sebenarnya di Pengadilan Negeri Kupang. Hal itu terungkap jelas dalam sidang pra-peradilan (yang diajukan FD terhadap penyidik Polsek Kelapa Lima, red).

“Dua orang saksi yang sama (dalam sidang pra-peradilan, red) mengatakan melihat saya mencakar suami saya dari jarak sepuluh meter. Padahal saat itu gelap karena listrik padam. Katanya kejadiannya di ruang tengah, padahal saya dianiaya di dalam kamar dan pintu dalam keadaan tertutup. Kesaksian mereka bohong semua, makanya pra-peradilannya ditolak,” ungkap AT sambil terisak sedih.

Ia mempertanyakan komitmen penyidik Unit PPA Polres Kupang Kota sebagai alat negara untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Menurutnya, pihak penyidik dari Unit PPA Polres Kupang Kota tidak menanggapi permintaannya untuk melakukan mediasi antara dirinya dan suaminya pada awal pemeriksaan dirinya dalam kasus itu. “Tahu-tahun saya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi saya diambil keterangan tambahan untuk melengkapi berkas. Status kasusnya sudah P-19 saat ini,” ujarnya.

  • Bagikan