Konflik Besipae, Pemprov NTT Minta Stop Gunakan Anak dan Perempuan

  • Bagikan
Koran Timor
KORANTIMOR.COM – KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meminta para okupan (penghuni, red) lahan Besipae stop (berhenti) menggunakan anak-anak dan perempuan untuk memprovokasi konflik di Lahan Besipae. Pemprov NTT lebih menganjurkan pihak okupan menempuh jalur hukum guna mendapatkan kejelasan status kepemilikan lahan Besipae.

Demikian tanggapan Pemprov NTT terkait beredarnya informasi video konflik Besipae melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Djelamu Ardu Marius, M.si dalam jumpa pers pada Kamis (15/10/2020).

“Kami meminta masyarakat disana (di Besipae, red) untuk tidak memprovoskasi. Kami melihat disana (di video konflik okupan lahan Besiapae dengan aparat, red) mereka menggunakan anak kecil dan perempuan untuk kemudian menimbulkan konflik. Pemerintah mengharapkan provokasi seperti ini harus dihentikan. Jangan menggunakan anak-anak dan perempuan untuk memprovokasi,” tandasnya.

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Marius Djelamu, Pemerintah Provinsi telah meminta pihak kepolisian untuk dapat mengidentifikasi orang-orang yang dianggap provokator dibalik konflik lahan Besiapae. “Kami minta kepolisian bisa mengidentifikasi para provokator yang sengaja menggunakan persoalan tersebut untuk membesar-besarkan konflik. Dan kita minta supaya proses hukum ditegakan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap Kepsek SD N 024 Tarai, Diduga Jalan Ditempat

Mantan Kadis Pariwisata NTT itu pun mengharapkan agar masyarakat di sekitar lahan Besipae tidak terprovokasi oleh video konflik warga okupan lahan Besipae dengan aparat pemerintah yang sementara tersebar melalui media sosial (medsos). “Kami mengharapkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh video-video yang sengaja dibuat, kemudian dipublikasi untuk memancing keprihatinan orang lain,” ujarnya.

  • Bagikan