Sejumlah Kepala Daerah dan DPRD Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

  • Bagikan
Koran Timor
KORANTIMOR.COM – JAKARTA –

Lima Kepala Daerah (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji) dan dua Ketua DPRD di Indonesia (Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh) menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja karena menilai UU tersebut merugikan masyarakat, terutama kelompok pekerja.

Demikian informasi terkait protest masyarakat terhadap pengesahan Omnibus Law Cita Kerja sebagaimana dilansir dari Strategi.Id pada Sabtu (10/10/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disinyalir telah memicu gelombang demonstrasi anarkis di berbagai daerah di Indonesia.

Olenya, mereka (Kepala Daerah dan DPRD tersebut, red) meminta Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menindak lanjuti aspirasi para buruh dan elemen masyarakat lainnya di Jatim, dengan berikirim surat ke Presiden Joko Widodo, agar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditangguhkan.

Baca Juga :  DPR Hari Ini Serahkan Draft Omnibus Law Ciptaker ke Presiden Jokowi

”Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri,” kata Khofifah, melalui siaran persnya, Jumat, 9 Oktober 2020.

Isi surat yang disampaikan kepada Presiden tersebut, kata Khofifah, bahwa Pemprov Jawa Timur meneruskan aspirasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah bersama DPR.

  • Bagikan