DPRD : PAD Sabu Raijua Turun Rp 15,5 M Dalam 2 Tahun Terakhir

  • Bagikan
Koran Timor
Deni Dadi Lado

KORANTIMOR.COM – SEBA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sabu Raijua turun hingga lebih dari Rp 15,5 Milyar dalam dua tahun terakhir, yakni pada Tahun Anggaran (TA) 2018 sekitar Rp 47 Milyar menjadi sekitar Rp 31,5 Milyar.

Demikian dikatakan Deni Dadi Lado, Politisi Partai Demokrat yang juga merupakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sabu Raijua tersebut, Jumat (11/9/20).

Swipe up untuk membaca artikel
Deni Dadi Lado

‘’Kabupaten Sabu Raijua mengalami kemunduran dalam pencapaian kinerja keuangan daerah. Salah satu contoh yang dialami oleh Kabupaten Sabu Raijua saat sekarang adalah menurunnya Pendapat Asli Daerah sekitar Rp 15,5 Milyar selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2017, PAD Sabu Raijua sebesar Rp 47.098.079.707. Pada tahun 2018, turun menjadi Rp 33.673.967.174. PAD terud turun di tahun 2019 menjadi Rp 31.542.482.468,’’ beber Deni.

Padahal, menurut Deni, sebagai daerah otonomi baru dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. “Karena setiap daerah harus mampu mengelolah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya, sumber daya manusia (SDM), pengelolahan sumber daya alam, kemampuan mengelolah keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen,” jelasnya.

Baca Juga :  PADMA dan KOMPAK INDONESIA Bentuk Tim Khusus Investigasi PILWABUB Ende

Deni Lado menjelaskan, penurunnya PAD di Kabupaten Sabu Raijua mengindikasikan tidak adanya ketidakmampuan dari pemimpin untuk memimpin sebuah daerah.

‘’Saya sebagai dewan, sangat bersyukur karena masyarakat sudah membantu kami untuk berani mengkritisi kinerja dari pemerintah, misalnya di media sosial mereka sudah berani membahas dan menanyakan terkait PAD Sabu yang terus menurun,” ungkap Deni yang juga tokoh muda dari Mesara.

Lebih lanjut, Deni berharap agar kritikan tersebut tidak datang saat menjelang pemilihan kepala daerah, tetapi selama daerah tersebut masih berdiri dan memiliki pemimpin harus dikritisi. ‘’Kan kritik itu cambuk untuk kita bergerak maju, intinya menyampaikan pendapat dan kritik harus sesuai etika dan norma yang berlaku” ujarnya.

  • Bagikan