Kuasa Hukum AKA: Sistem Pengawasan Internal BPN Memungkinkan Stafnya Melanggar Hukum

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Kasus Pemalsuan Sertifikat Hak Milik/SHM tanah yang melibatkan dua okum ASN, IB (Pegawai Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Kupang) dan VFM (ASN yang bertugas di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang) merupakan indikasi lemahnya mekanisme sistem kontrol internal BPN terkait pengurusan sertifikat hak milik tanah. Kondisi ini memungkinkan bahkan memudahkan oknum pegawai/staf Kantor BPN melakukan tindakan non-prosedural dan melanggar hukum yakni memalsukan sertifikat hak milik/SHM tanah yang merugikan masyarakat.

Demikian dikatakan Kuasa Hukum AKA (korban pemalsuan sertifikat), Nixon Messakh, SH saat ditemui tim media ini di Kantor Pengadilan Negeri Kota Kupang pada Jumat (5/09/2020), seusai mengikuti jalannya sidang lanjutan pemeriksaan Saksi sekaligus Terdakwa Iin Baria alias IB dan Saksi sekaligus Terdakwa Viktor Ferdinan Maubana alias VFM terkait Kasus Pemalsuan Sertifikat Hak Milik/SHM atas tanah (SHM nomor 05828 dan SHM nomor 05829) yang merugikan kliennya, AKA sebesar Rp 568,000,000 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

“Bagaimana bisa seorang Iin Baria dengan posisinya hanya sebagai Seksi Tematik di Kantor itu (BPN Kota Kupang, red) bisa mendapatkan blangko-blangko sertifikat tersebut? Lalu tandatangan dan mendapatkan cap Kepala Kantor BPN dengan begitu mudahnya? Ini menunjukkan ada kelemahan pengawasan internal terhadap sistem pengamanan/mekanisme pengurusan sertifikat tanah (Standar Operational Procedure, red) di Kantor BPN,” kitiknya.

  • Bagikan