ASAB Tolak Penyerahan Lahan Besiapae Oleh Keturunan Temukung Nabuasa ke Pemprov NTT

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Aliansi Solidaritas Besipae (ASAB) menolak kesepakatan sepihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dengan keturunan temukung Nabuasa, Frans Nabuasa (FN) terkait penyerahan lahan Besipae seluas 3.780 hektar yang terjadi pada Jumat (21/08/2020) di lokasi hutan Pubabu (Besipae). ASAB menilai kesepakatan penyerahan tersebut tanpa melibatkan (mengabaikan, red) masyarakat korban dalam upaya penyelesaian konflik Hutan Adat Pubabu.

Demikian salah satu poin tuntutan pernyataan sikap Aliansi Solidaritas Besipae (ASAB) terhadap Pemprov NTT di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (28/08/2020) di Kupang.

Swipe up untuk membaca artikel

ASAB juga menuntut dialog terbuka antara Pemprov NTT dan masyarakat Besipae, mendesak pemprov NTT agar segera memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat Besipae, mencabut sertifikat Hak Pakai dari Dinas Kehutanan, menolak dan mendesak segera mencabut Omnibus Law, menghentikan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Besipae, tuntutan menjalankan Reforma Agraria Sejati, menolak kapitalisasi pertanian di Indonesia, menuntut pegakan HAM dan Hak Warga Negara di Besipae, segera mengembalikan hak pendidikan bagi anak-anak di Besipae, dan segera mengesahkan RUU masyarakat adat dan RUU Perlindungan Kekerasan seksual (PKS).

Baca Juga :  Status Tersangka Seorang Ibu Korban KDRT di Kota Kupang Akan Ditinjau Kembali

Koordinator Lapangan ASAB, Yufen Ernesto Bria yang ditemui tim media ini di sela-sela pernyataan sikap ASAB di depan Kantor DPRD NTT pada Sabtu (29/08/2020) mengungkapkan bahwa apabila beberapa point tuntutan secara aliansi diatas tidak dapat direalisasikan, maka ASAB akan tetap melakukan aksi masa yang sebesar-besarnya.

  • Bagikan