Pemprov NTT Diadukan ke Presiden Jokowi Terkait Penguasaan Lahan Besipae

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – SOE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diadukan kepada Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT terkait tindakan Pejabat Pemprov NTT yang mengambil alih tanah adat Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS.


Surat dengan Nomor 05/PMHA&B/VIII/2020 itu ditandatangani oleh Ketua Masyarkat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Smarthenryk Nope S.H, tertanggal 24 Agustus 2020.
Surat yang diterima media ini memuat 9 poin penting untuk meluruskan segala permasalahan yang ada di Besipae, yakni :

Swipe up untuk membaca artikel

1. Bahwa kerajaan Amanuban bersama kerajaan lainnya di Timor adalah kerajaan yang merdeka dan bebas dari penjajahan Belanda dan baru mengalami penjajahan setelah kekalahan dalam perang Niki-Niki tahun 1910. Tahun 1912, raja Amanuban Noni Nope/ Noni Nuban menandatangani Korteverklaring Zelfbestuur. Sedangkan kerajaan Sonbai Besar takluk kepada Belanda tahun 1906, Kerajaan Amanatun tahun 1908 dan Kerajaan Wewiku Wehale.
Bapak Presiden dapat membacanya dalam buku karya Dr. I Gde Parimartha berjudul “Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915”. Juga dapat diketahui berdasarkan makalah Dosen Universitas Indonesia, Didik Pradjoko, S.S, M.Hum dan sumber-sumber sejarah lainnya;

Baca Juga :  Kuasa Hukum Jefri Riwu Kore Belum Siapkan Jawaban Atas Gugatan Semuel Langga

2. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Amanuban, raja Amanuban dibantu oleh pejabat yang disebut Fetor dan Fetor tersebut dibantu oleh Temukung. Untuk obyektifitas pengamatan kita bersama dan bukan dari pendapat pribadi kami, maka dapat dikutip dari Dr. I Gde Parimartha yang mendasarkan pada laporan J.D. Kruseman yang menulis laporannya di tahun 1836 berjudul “Beschrijving van Timor en eenige naburige eilanden”, De Osterling 2:1-41;

  • Bagikan