Menteri Dalam Negeri Perintahkan Bupati Malaka Segera Integrasikan Jamkesda Dengan JKN

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati Malaka, Stef Bria Seran untuk segera mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 99 dan 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Perintah Mendagri itu berdasarkan adanya laporan masuk dari pihak BPJS terkait belum diintegrasikannya Jamkesda dengan JKN oleh Pemerintah Kabupaten Malaka.

Swipe up untuk membaca artikel

Perintah Mendagri tersebut disampaikan kepada Pemda Malaka melalui surat resmi Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) (Surat Nomor 8423/11585/53 Tertanggal 22 Oktober 2019) yang isinya meminta Gubernur Laiskodat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Malaka (yang dipimpin dr. Stefanus Bria Seran, red) agar segera mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan program JKN guna terselenggaranya Jaminan Kesehatan masyarakat.

Baca Juga :  Perkuat Sinergitas, Tim Operasional Jasa Raharja Sambangi Rumah Sakit Sedaratan Sumba

Berikut beberapa poin penegasan Mendari melalui surat tersebut, yakni;

1. Program JKN merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi program strategis nasional wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka.

2. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud pada angka (1), yaitu; a)mendukung penyelenggaraan program JKN; dan b)mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

  • Bagikan