Pemprov NTT Dilaporkan ke Polda NTT Terkait Pembongkaran Rumah Warga Besipae

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dilaporkan Tim Hukum Warga Besipae terkait pembongkaran/pengrusakan rumah 5 keluarga masyarakat Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Senin (18/08/2020).

Demikian rilis pernyataan pers Tim Hukum Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang yang diterima tim media ini pada Rabu (19/8/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

“Pembongkaran/pengrusakan rumah warga Bersipae oleh Pol PP NTT (yang dipimpin Kasat Pol PP Provinsi NTT, Cornelis Wadu) merupakan sebuah tindakan represif yang melanggar hukum, khususnya pasal 170 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 e KUHP,” tulis tim Hukum Warga Besipae.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sonny Libing, M, Si dalam Siaran Pers di Media Center-Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Rabu (19/08/2020) menegaskan bahwa Pemprov NTT siap menghadapi laporan tersebut. “Kami siap hadapi laporan mereka. Biar jelas siapa yang benar,” tandasnya.

Baca Juga :  GRAK Desak Ketua DPRD NTT Minta Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK RI dari Pemprov
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sonny Libing, M.Si saat Jumpa Pers di Media Center Provinsi NTT pada Rabu (19/08/2020)

Menurut Tim Hukum Warga Besipae korban penggusuaran, seharusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur pertama-tama menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan. Bukan gegabah membongkar rumah milik warga secara sepihak. “Ini perbuatan melanggar hukum. Apalagi rumah yang dibongkar bukan rumah milik pemerintah, tetapi itu rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

  • Bagikan