Kowappem Diperiksa Polda NTT Terkait Dugaan Suap/Gratifikasi Wartawan TVRI dan PT.PP

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) NTT memenuhi panggilan pemeriksaan/klarifikasi Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terkait laporannya tentang dugaan suap/gratifikasi yang melibatkan oknum Wartawan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kupang, Tomi Mirulewan dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) senilai Rp 125 Juta dalam pembangunan PLTU Timor 1 di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Demikian dikatakan Kuasa Hukum Kowappem, Mardan Yosua Nainatun, SH kepada tim media ini pada Rabu (29/7/2020) di Polda NTT seusai mendampingi tim Kowappem memberi keterangan di Ditreskrimum Polda NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

“Kita hadir disini dalam rangka penuhi panggilan pihak penyidik Polda NTT untuk diambil keterangan atau klarifikasi dari pihak Kowappem terkait laporannya tentang dugaan Korupsi oknum Wartawan TVRI Kupang, saudara Tomi Mirulewan dan PT. PP yang terjadi satu bulan lalu (bulan Juni tahun 2020, red),” tandasnya.

Kuasa Hukum Kowappem itu juga mengapresiasi langkah cepat penyidik Polda NTT dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dari Kowappem tentang dugaan korupsi/suap/gratifikasi wartawan TVRI NTT dan PT.PP. “Kita apresiasi penyidik yang tadi sudah memberi gambaran secara utuh terkait rencana penyelidikan dan penyedikan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yang telah dipanggil. Kemudian akan ada 6 orang saksi lagi yang akan dipanggil dan segera diperiksa terkait kasus tersebut. Kami juga berharap, semoga proses ini cepat naik ke P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan,” ujarnya.

Terkait hasil keterangan dari saksi-sakti yang telah dipanggil, Mardan Nainatun mengatakan bahwa, “Kita akui bahwa psikologi seseorang yang akan dipanggil sebagai saksi/proses klarifikasi biasaya akan sedikit terganggu sehingga dalam kesaksian/keterangannya bisa menimbulkan cerita-cerita baru yang mengaburkan fakta sesungguhnya.”

Namun, lanjut Mardan, legal standing Kowappem sangat jelas. “Legal standing kita jelas, bahwa ini masuk dalam tindak pidana korupsi, bahwa ini terpenuhi unsur pasal 11 dan pasal 12 UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tergantung dari proses penyidikan,” katanya.

Baca Juga :  Polda NTT Diduga Sedang Melindungi Pelaku Lain Pembunuhan Astrid dan Lael
  • Bagikan