Pengaduan Pemprov ke BK DPRD NTT Dinilai ‘Salah Alamat’

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Fraksi Partai Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menilai pengaduan Pemerintah Propinsi (Pemprov) NTT terhadap Pimpinan Fraksi DSP, RMU dan CW ke Badan Kehormatan (BK) DPRD NTT sebagai pengaduan ‘salah alamat’.

Demikian tanggapan Fraksi DSP DPRD NTT yang diterima via pesan Whats App pada Jumat (24/7/20) pagi terkait surat pengaduan Pemprov NTT Nomor : Hk.03.5/184/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani Sekda NTT, Ben Polo Maing dan ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

“Fraksi DSP sudah terima tembusan surat yang ditujukan langsung kepada Ketua Badan Kehormatan. Fraksi telah melakukan rapat untuk menanggapi surat tersebut. Menurut kami (berdasarkan hasil rapat, red), surat tersebut ‘salah alamat’,” tulis Ketua Fraksi DSP, Reni Marlina Un.

Menurut Fraksi DSP, lanjut Reni, surat Pemprov NTT itu ‘salah alamat’ karena ada 3 alasan mendasar: Pertama, surat tersebut langsung ditujukan kepada Ketua BK. “Padahal seharusnya ditujukan kepada Ketua DPRD NTT sebagai pimpinan lembaga DPRD. Kemudian baru diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Kedua, Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD. “Dan bukan bawahan Sekda atau eksekutif. Yang bisa melaporkan kami adalah pimpinan DPRD, anggota DPRD atau masyarakat. Bukan eksekutif sebagai pihak yang diawasi,” tandas Reni.

Ketiga, substansi surat pengaduan adalah terkait Pendapat Akhir Fraksi DSP (sikap politik Fraksi DSP DPRD NTT). “Tapi kok yang dilaporkan adalah 2 orang/pribadi anggota DPRD NTT atas nama RMU dan CW? Padahal pelanggaran kode etik berlaku untuk perbuatan yang dilakukan individu anggota DPRD. sedangkan kami berdua bertindak atas nama fraksi,” tegasnya.

Baca Juga :  Gubernur NTT Dinilai Cemen Untuk Minta Kejati NTT Selesaikan Kasus MTN Rp 50 Milyar
  • Bagikan