Kuasa Hukum Kowappem Apresiasi Langkah Cepat Polda NTT Usut Dugaan Gratifikasi Reporter TVRI dan PT.PP 

  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Tim Kuasa Hukum dari Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) NTT, Mardan Y. Nainatun, S.H dan Fransiskus Jefri Semuel, S.H mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda NTT) untuk mendalami kasus dugaan suap/gratifikasi senilai Rp 125 juta yang melibatkan Oknum Aparat Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada TVRI NTT, Thimotius Mirulewan alias Tomi dengan PT. Pembangunan Perumahan, (PP) yang merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan PLTU Timor 1, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang NTT.

“Kami sebagai kuasa hukum Kowappem NTT Mengapresiasi langkah cepat Penyidik Polda NTT untuk mendalami kasus yang dilaporkan oleh klien kami terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan PT. PP dengan oknum reporter TVRI NTT, Thimotius Mirulewan alias Tomi. Ungkap Mardan kepada Tim media ini, Senin (13/7/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Mardan Y. Nainatun, S.H dan Fransiskus Jefri Semuel, S.H, bahwa semua bukti permulaan yang diserahkan ke Polda NTT sudah sangat cukup dan telah memenuhi unsur pidana sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: a)pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahi menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. b)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

  • Bagikan