Fraksi DSP DPRD NTT Tanggapi ‘Dingin’ Ancaman Gubernur Laiskodat

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) DPRD NTT menanggapi secara ‘dingin’ ancaman Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang akan menempuh langkah hukum terhadap fraksi tersebut jika fraksi gabungan itu tidak menyebutkan nama orang alias oknum pejabat/ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemprov NTT yang diduga telah melakukan korupsi dalam waktu 1 minggu.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP), Leonardus Lelo

Tanggapan ‘dingin’ itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi DSP, Leonardus Lelo terkait ancaman Gubernur VBL yang marah karena menganggap Fraksi DSP telah menuding Pemprov NTT telah melakukan korupsi melalui Kata Akhir Fraksi tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Rabu (8/7/20).

Swipe up untuk membaca artikel

“Kami tidak pernah memvonis oknum siapa pun melakukan tindakan korupsi. Kami hanya ingatkan pemerintah untuk perlu berhati-hati karena dalam mengelola pemerintahan, diperlukan konsistensi Gubernur yang nota bene harus bebas dan bersih dari KKN,” ujarnya Lelo santai.

Menurut Lelo, kritik yang disampaikan Fraksi DSP dalam pandangan akhirnya di Rapat Paripurna DPRD tersebut tidak menuduh pejabat tertentu atau oknum tertentu di Pemprov NTT telah melakukan korupsi. “Juga tidak menyinggung Gubernur NTT sebagai Kepala Daerah; baik secara pribadi maupun sebagai yang mewakili  lembaga Pemerintahan Daerah NTT,” jelasnya.

Baca Juga :  Banyak Korban Pengguna Narkoba di NTT Masih Takut Melapor Ke BNNP NTT

Lelo mempersilahkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk mencermati Kata Akhir Fraksi DSP dengan cerdas. “Kalau gubernur menganggap pendapat kami (sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 106, red) itu bertentangan dengan hukum, silahkan diproses. Intinya substansi tanggapan kami jelas. Kami akan tetap konsisten memberikan pandangan atau kritik terhadap apa yang kami ketahui,” tandasnya.

  • Bagikan