LBHI PPI Sesalkan Lambannya Proses Hukum Ketua DPRD Alor

  • Bagikan
Koran Timor
Devis Abuimau Karmoy

KORANTIMOR.COM – KUPANG – LBH Pembela Pers Indonesia (LBH PPI) menyayangkan lambannya proses penanganan hukum atas laporan Demas Mautuka terkait dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek melalui kanal youtube.

Devis Abuimau Karmoy

Demikian rilis  LBH Pembela Pers Indonesia melalui pesan WA yang diterima media ini, Jumat (3/7/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

LBH PPI meminta atensi Kapolda NTT agar mendesak Kapolres Alor sehingga Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek segera diproses secara hukum dengan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

“Indikatornya ada pernyataan pencemaran nama baik yang disampaikan Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek  melalui kanal youtube, sebagaimana yang telah dilaporkan saudara Demas Mautuka di Polres Alor,” tulis LBH PPI.

Menurut LBH PPI, perbuatan Ketua DPRD Alor jelas diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE, sehingga jelas harus diproses secara hukum, agar keadilan hukum itu berlaku secara generalis tanpa memandang jabatan dan atau golongan serta kedudukan.

Baca Juga :  DPRD NTT Desak APH Segera Proses Hukum PT. Budimas Pundinusa Terkait Kredit Macet Rp 130 M di Bank NTT

“Sebagai warga sipil yang memiliki hak mendapat perlindungan hukum, LBH PPI yang berkantor di Medan Sumatera Utara itu meminta agar Polres Alor secepatnya memproses persoalan ini hingga ke Pengadilan, agar menjadi pengetahuan hukum bagi pejabat lain di Alor khususnya,” tulis Devis Abuimau Karmoy.

Diberitakan sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tribuana Pos Demas Mautuka menyurati Kapolda NTT Irjen Pol H. Hamidin untuk mengkawal laporanya terhadap Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.

  • Bagikan