Wartawan TVRI dan PT.PP Dilaporkan ke Polda NTT Terkait Dugaan Gratifikasi Rp 125 Juta

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) NTT melaporkan PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang adalah Kontraktor Pelaksana Pembangunan PLTU Timor 1, Desa Lifuleo, Kec. Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT ke Polda NTT terkait adanya dugaan suap/gratifikasi senilai Rp 125 Juta kepada Oknum Aparat Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada TVRI NTT, Thimotius Mirulewan alias Tomi yang bertugas sebagai reporter TVRI NTT.

Dari Kanan: Kuasa Hukum KOWAPPEM, Fransiskus Jefry Samuel, Ketua Kowappem (Fabian Latuan) dan 2 anggota tim Kuasa Hukum Kowappem lainnya seusai laporannya di Polda NTT pada Senin (29/6/2020)

Demikian saripati laporan tertulis Kowappem NTT dan Kuasa Hukumnya ke Polda NTT yang didapatkan tim media ini pada Senin (29/6/2020) di Mapolda NTT-Kupang seusai laporannya ke Polda NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

Tim Kuasa Hukum Kowappem NTT, Fransiskus Jefry Samuel, SH dan Mardan Y. Nainatun, SH yang dijumpai tim media ini pada sesi jumpa pers di Depo Makasar 99 Kota Kupang pada Senin, (29/6/2020) pukul 19.20 Wita, membeberkan bahwa langkah kliennya (Kowappem NTT, red) melaporkan PT. PP dan oknum PNS, Thimotius Mirulewan alias Tomi (reporter TVRI, red) ke Polda NTT karena perbuatan keduanya dinilai melanggar hukum.

Baca Juga :  HUT Provinsi NTT Ke-63, Lima Organisasi Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi di NTT

Menurut tim Kuasa Hukum Kowappem itu, Tomi dan PT. PP dilaporkan ke pihak hukum karena perbuatan keduanya melanggar pasal Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: a)pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahi menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. b)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

  • Bagikan