Realokasi APBD NTT Rp 810 M untuk Covid-19 ‘Ngambang’, DPRD Minta Segera di-Break Down

  • Bagikan
Koran Timor
Anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Dewan Perwakiilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menilai realokasi dan refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran (TA) sebesar 35 % atau senilai Rp 810 Milyar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 masih ‘mengambang’ alias tidak jelas peruntukannya dan tidak didukung oleh data-data yang akurat.

Anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo

Demikian dikatakan Anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo kepada wartawan saat dimintai tanggapannya di kediamannya pada Minggu (17/5/20), terkait realokasi dan refocussing APBD NTT TA 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Patris, realokasi dan refocussing anggaran tersebut didukung oleh DPRD NTT karena selain merupakan instruksi Pemerintah Pusat, juga untuk penanganan bencana kemanusiaan ini .
“Namun saat menjawab pertanyaan saya dalam teleconfrence rapat paripurna DPRD NTT pada Kamis (14/5/20) tentang rincian kegiatan dan besaran dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan, Pemprov tidak dapat menjawabnya secara baik, bahkan terkesan ‘mengambang’. Padahal harusnya sudah di-break down atau dijabarkan dalam rincian kegiatan dan alokasi anggaran. Masyarakat kita saat ini harus segera dibantu. Jadi dana Rp 810 M tersebut harus segera digunakan untuk menolong masyarakat kita. Kalau konsepnya masih ‘mengambang’ kapan baru dapat dilaksanakan?” tandasnya.

Baca Juga :  Tujuan Pembangunan Adalah Kesejahteraan; Kalau Tidak Dikerjakan Dengan Benar, Kemiskinan Merajalela di NTT

Bendahara DPD PDIP NTT ini menjelaskan, pada prinsipnya DPRD NTT mendukung realokasi dan refocussing anggaran Rp 810 M tersebut untuk pencegahan Covid-19. “Sesuai penjelasan Pemprov NTT, realokasi dan refocussing APBD TA 2020 sebesar Rp 810 M tersebut, dialokasikan untuk 1). Bidang kesehatan, khususnya pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp 100 M, 2). Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 105 M, dan 3). Untuk pemberdayaan masyarakat terdampak Rp 605 M,” rincinya.

  • Bagikan