Waduh, Hanya Asumsi Saja Plt. Camat Insana Tengah Anulir SK Kades Tentang BPD Letmafo

  • Bagikan
Koran Timor
Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana, Ketua Komisi A DPRD TTU, Carlos Sonbai, Anggota Komisi I DPRD TTU, Leonardus Naibobe dan Sekwan Kabupaten TTU

KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Plt. Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, SP menganulir SK Kepala Desa tentang BPD terpilih pada November 2019, bahkan memerintahkan proses penjaringan ulang BPD baru. Padahal para penggugat dan Plt. Camat Yohanes Mesu sendiri tidak memiliki bukti otentik adanya kecurangan proses penjaringan BPD Letmafo. Parahnya, Plt. Camat Insaha Yosep Mesu juga tidak mendengar klarifikasi panitia penjaringan BPD dan Kepala Desa.

Mantan Kades Letmafo, Laurentius Eno

Demikian penyampaian tokoh masyarakat desa Letmafo yang adalah mantan Kepala Desa Letmafo periode 2013-2019, Laurensius Eno kepada media ini pada Jumat (15/5/2020) terkait penjelasan Plt.Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, SP di hadapan Anggota Komisi DPRD TTU pada rapat klarifikasi sengketa pemilihan BPD desa Letmafo kemarin (Kamis, 14/5/2020) di Kantor desa Letmafo. “Beliau (plt.Camat Insana Tengah, Yohanes Yoseph Mesu) sendiri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti adannya kejanggalan atau kecurangan proses penjaringan anggota BPD terdahulu. Ia hanya bilang bahwa ia batalkan SK Kepala Desa terkait Penetapan Anggota BPD Letmafo berdasarkan asumsi adanya kejanggalan penjaringan BPD Letmafo.

Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana, Ketua Komisi A DPRD TTU, Carlos Sonbai, Anggota Komisi I DPRD TTU, Leonardus Naibobe dan Sekwan Kabupaten TTU saat rapat klarifikasi sengketa BPD  desa Letmafo, Kamis (14/5/2020)

“Bahaya ini, pemimpin wilayah ko ambil keputusan atau kebijakan hanya berdasarkan asumsi, bukan data dan bukti. Ini daerah bisa hancur, masyarakat desa bisa dikorbankan kalau pemimpinnya seperti ini,” ujarnya tegas.

Beberapa butir lain penjelasan Plt. Camat Insana Tengah terkait alasan mengapa ia membatalkan SK Kepala Desa tentang BPD Letmafo: 1]Kepala Desa menetapkan SK Panitia penjaringan calon BPD pada 9 Mei 2019, tetapi sengaja mengulur-ulur waktu dan baru melakukan penjaringan calon BPD di bulan November 2019. 2]Tidak melakukan musyawara penjaringan di tingkat dusun. 3]Panitia tidak transparan, 4]Panitia menetapkan 5 orang anggota yang lama dan 2 orang anggota BPD yang baru. 5]Plt. Camat mengeluarkan surat panggilan kepada panitia sebanyak tiga kali, tetapi panitia tidak mengindahkan.

  • Bagikan