ARAKSI Laporkan Bupati TTU dan Isteri ke Polda NTT Terkait DAK Senilai Rp 47,5 M

  • Bagikan
Koran Timor
Ketua Araksi, Alfred Baun

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI), Alfred Baun melaporkan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), RSF dan isterinya selaku Ketua Tim Pengerak (TP) PKK Kabupaten TTU, KM ke Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTT pada  Selasa siang (5/5/2020) terkait dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, Bidang Pendidikan Kabupaten TTU senilai Rp 47,5 Milyar.

Ketua Araksi, Alfred Baun memberi keterangan pers terkait laporannya terhadap Bupati TTU, RSF  di Polda NTT (5/5/2020)

Bupati TTU, RSF dan Istrinya, KM (saat ini anggota DPR RI, red) yang berhasil dikonfirmasi Tim Media ini, Rabu (6/5/20) pagi tadi, membantah keterlibatan mereka dalam dugaan penyelewengan dana tersebut. RSF dan KM malah mengancam akan melaporkan balik Ketua ARAKSI, Alfred Baun jika tak dapat membuktikan laporannya.

Swipe up untuk membaca artikel

Seperti disaksikan Tim Media ini, Ketua ARAKSI, Alfred Baun didampingi 3 orang stafnya mendatangi Polda NTT. Oleh petugas  piket SPKT Polda, mereka diarahkan ke Ditreskrimsus Polda NTT.  Kedatangan ARAKSI diterima beberapa penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda NTT. Kepada penyidik ARAKSI menyerahkan laporan tertulis Nomor: 11/ARAKSI/V-2020, Perihal : Laporan Dugaan Kasus Korupsi yang ditujukan kepada Yth. Kapolda NTT di Kupang.

Baca Juga :  Gubernur Laiskodat Diminta Akui Secara ‘Jantan’ Kegagalan Program Kerja Pemprov NTT
“Kami memohon kepada Bapak Kapolda NTT untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Bupati TTU an. RSF dan Ketua TP PKK Kabupaten TTU an. KM yang diduga telah menyelewengkan Keuangan Negara sebesar Rp 47,5 M.  Anggaran itu bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Kabupaten TTU tahun anggaran 2007,” tulis ARAKSI.

Menurut ARAKSI, dana tersebut diduga telah diselewengkan karena tidak diprogramkan atau digunakan berdasarkan mekanisme penggunaan keuangan negara sebagaimana perintah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.53 tahun 2007).

  • Bagikan