Kemendagri Minta Pemda Segera Laksanakan Permendagri 20 Tahun 2020

  • Bagikan
Koran Timor
Sekda NTT, Ben Polomaing saat mengikuti teleconference Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin dengan Para Sekretaris Daerah Provinsi dan Beberapa Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Wilayah Indonesia Timur, Jumat (3/4/2020)

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia segera melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan  Pemda. Terutama dalam merealokasi dan merefocusing APBD untuk antisipasi dan penanganan Covid-19.

Sekda NTT, Ben Polomaing saat mengikuti teleconference Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin dengan Para Sekretaris Daerah Provinsi dan Beberapa Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Wilayah Indonesia Timur, Jumat (3/4/2020)

“Permendagri ini secara spesifik khusus diadakan untuk penanganan Covid-19. Dalam permendagri tersebut, diatur beberapa ketentuan yang sangat berbeda dengan pengaturan secara umum di bidang pengelolaan keuangan daerah. Ini semua semata-mata karena urgensitas penanganan covid-19,” kata  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin saat melakukan  Tele Konferensi dengan Para Sekretaris Daerah Provinsi dan Beberapa Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota  se-Wilayah Indonesia Timur, Jumat (3/4).

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Syarifuddin, pemda diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi  belanja tak terduga. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan kalau alokasi anggaran tak terduga tidak mencukupi. Menurutnya pengalokasian dana tidak hanya diberikan kepada Dinas Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga SKPD yang diberikan tugas penanganan Covid-19 oleh Kepala Daerah.

Baca Juga :  Pemerintah dan Gereja Perang Gerilya Lawan Covid 19

“Ada tiga substansi utama dalam permendagri ini yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta Social Safety  Net atau jaringan pengaman sosial. Realokasi dan refocusing untuk ketiga hal ini cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD,” jelas Syarifuddin.

  • Bagikan