Waduh,… Diduga IUP-OP PT. Agogo di Nangapanda Ende Tak Sesuai Aturan

  • Bagikan
Koran Timor
Kepala Dinas ESDM NTT, Jusuf Adoe

KORANTIMOR.COM – KUPANGDiduga penerbitan/perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Agogo Golden Group (AGG) di Nangapanda, Kabupaten Ende tak sesuai peraturan yang berlaku (saat diterbitkan, red) karena IUP yangdikeluarkan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) NTT tertanggal 27 Juli 2016 tersebut melangkahi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende. Sebab sesuai Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen ESDM yang berlaku saat penerbitan IUP-OP PT. AGG tersebut, kewenangan pemberian IUP-OP (yang WIUP-nya hanya pada 1 kabupaten/kota) masih menjadi kewenangan bupati/walikota setempat.

Kepala Dinas ESDM NTT, Jusuf Adoe

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi media ini, pelimpahan perizinan mineral dan batu bara, termasuk di dalamnya tambang batuan baru terjadi sejak tanggal 9 Mei 2017 setelah diundangkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Swipe up untuk membaca artikel

Bahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khsusnya pasal 10 s/d 13, presiden masih memberikan kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menerbitkan dan memperpanjang IUP-OP berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Baca Juga :  PHRI NTT Siap Bantu Pemprov NTT Atasi ODP Covid-19

Dalam PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 11 Januari 2017  dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, khususnyaPasal 45 ayat (1) s/d ayat (6) tentang perpanjangan IUP-OP, disebutkan bahwa Bupati/walikota masih diberikan kewenangan untuk memperpanjang IUP-OP.

  • Bagikan