ILO dan Tripartit Plus: UU No.18 Tahun 2017 Belum Sepenuhnya Responsif Gender

  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KUPANGPeneliti International Labor Organization [ILO] dan Tripartiet Plus [Pemerintah dan LP3MI serta PMI dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dsb] melakukan Focus Group Discusion [FGD] untuk menghasilkan sebuah dokumen guideline upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia [PMI] Yang Lebih Responsif gender. FGD tersebut merupakan tindaklanjut dari tinjauan kritis terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 2017 yang belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan migrasi ketenagakerjaan Indonesia, khususnyna perlindungan terhadap perempuan.

Swipe up untuk membaca artikel

FGD tersebut berlangsung di Aula Gedung DPD Provinsi NTT  pada Selasa, 21/1/20120 dengan dihadiri Dinas Nakertrans Provinsi Kabupaten/Kota, Kepala Migrasi, Dinas DP3A tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, LTSA, BP3TKI, Satgas TPO, P2TP2A Provinsi, Dinsos NTT, Bappeda NTT, Akademisi dan Media.

Adapun latar belakang dari pelaksanaan FGD tersebut ialah bahwa Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan UU No. 18/2017 mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum pekerja migran di setiap fase siklus migrasi. Undang-undang menjabarkan peran dan tanggung jawab dari penanggung jawab tingkat nasional dan daerah dan meminta mereka untuk memperkuat pemberian layanan dan meningkatkan koordinasi. Namun, ada kebutuhan untuk mengarusutamakan gender dalam implementasi UU No. 18/2017 untuk mengatasi kebutuhan khusus pekerja migran perempuan.

Baca Juga :  Dari 980 Kasus Pemulangan Jenazah PMI, 100 diantaranya adalah PMI Asal NTT

Mengikuti rekomendasi dari Komite Pengarah Program Nasional Safe and Fair (NPAC) pada September 2018, Safe and Fair telah diminta untuk mendukung pengembangan pedoman responsif gender untuk mendukung para pengemban tugas dan pemangku kepentingan utama dalam mengimplementasikan UU No. 18/2017 di tingkat nasional dan subnasional.

  • Bagikan