Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

ILO dan Tripartit Plus: UU No.18 Tahun 2017 Belum Sepenuhnya Responsif Gender

0 103

KORANTIMOR.COM – KUPANGPeneliti International Labor Organization [ILO] dan Tripartiet Plus [Pemerintah dan LP3MI serta PMI dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dsb] melakukan Focus Group Discusion [FGD] untuk menghasilkan sebuah dokumen guideline upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia [PMI] Yang Lebih Responsif gender. FGD tersebut merupakan tindaklanjut dari tinjauan kritis terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 2017 yang belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan migrasi ketenagakerjaan Indonesia, khususnyna perlindungan terhadap perempuan.

FGD tersebut berlangsung di Aula Gedung DPD Provinsi NTT  pada Selasa, 21/1/20120 dengan dihadiri Dinas Nakertrans Provinsi Kabupaten/Kota, Kepala Migrasi, Dinas DP3A tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, LTSA, BP3TKI, Satgas TPO, P2TP2A Provinsi, Dinsos NTT, Bappeda NTT, Akademisi dan Media.

Adapun latar belakang dari pelaksanaan FGD tersebut ialah bahwa Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan UU No. 18/2017 mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum pekerja migran di setiap fase siklus migrasi. Undang-undang menjabarkan peran dan tanggung jawab dari penanggung jawab tingkat nasional dan daerah dan meminta mereka untuk memperkuat pemberian layanan dan meningkatkan koordinasi. Namun, ada kebutuhan untuk mengarusutamakan gender dalam implementasi UU No. 18/2017 untuk mengatasi kebutuhan khusus pekerja migran perempuan.

Mengikuti rekomendasi dari Komite Pengarah Program Nasional Safe and Fair (NPAC) pada September 2018, Safe and Fair telah diminta untuk mendukung pengembangan pedoman responsif gender untuk mendukung para pengemban tugas dan pemangku kepentingan utama dalam mengimplementasikan UU No. 18/2017 di tingkat nasional dan subnasional.

Lebih lanjut, Kementerian Tenaga Kerja telah memprioritaskan subjek pedoman ini adalah pada Proses Penempatan Pekerja Migran untuk mencegah dan menghilangkan penempatan nonprosedural, perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, termasuk peningkatan peran atase tenaga kerja. Selain pengembangan panduan teknis bagi Tripartite Plus Kementerian Ketenagakerjaan memiliki rencana untuk mengembangkan road map.

Untuk mendukung adanya peningkatan tata kelola migrasi ketenagakerjaan agar terjadi migrasi yang aman dan mencegah terjadinya banyaknya kasus PMI berada dalam situasi nonprosedural/undocumented, UU PPMI telah mengamanatkan secara jelas mengenai tugas, peran dan tanggungjawab para pihak—mulai dari pemerintah baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah desa, P3MI, masyarakat sipil.

Untuk pemerintah daerah hingga desa, tugas, peran dan tanggungjawab telah diamanatkan pada pasal 40 hingga pasal 43. Sedangkan untuk peran, tugas dan tanggungjawab P3MI telah diamanatkan pada pasal 52 dan peran masyarakat sipil tertuang pada menimbang dan pasal 76(2).

Selain tugas dan tanggungjawab para pihak telah terdefinisikan secara jelas, perspektif gender juga telah termaktub dalam UU PPMI. Terdapat dua pasal yang mengandung kata gender dan perempuan yang terdapat pada pasal 2f  disebutkan “Pelindungan Pekerja Migran asas kesetaraan dan keadilan gender…” dan Pasal 34e disebutkan Pemerintah wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak”.

Sayangnya, secara keseluruhan UU PPMI belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan bagi migrasi ketenagakerjaan Indonesia yang berwajah perempuan. Kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia yang telah diseminarkan di Jakarta pada bulan Desember 2018, menemukan bahwa: (1) UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI belum secara khusus menyatakan perlindungannya terhadap Perempuan PMI; (2) UU No. 18/2017 secara umum masih bersifat netral gender karena tidak secara spesifik membedakan pekerja migran perempuan dengan laki-laki.

Kajian juga menegaskan bahwa migrasi bukanlah suatu fenomena yang netral gender, karena fakta menunjukkan bahwa selain migrasi berwajah perempuan, juga posisi PMI perempuan dibandingkan dengan laki-laki karena cara, wilayah kerja, bentuk kerentanan dan risikonya berbeda

Dengan demikian, UU No. 18 Tahun 2017 sejauh ini hanya memasukkan prinsip normatif tentang “kesetaraan dan keadilan gender”, namun tidak memiliki kerangka konseptual serta kerja atau bahkan bagaimana implementasinya (baca: pengarusutamaan gender). Padahal jelas sekali, misalnya perlu penggunaan pendekatan responsif gender untuk mengimplementasikan pasal-pasal perlindungan (sebelum, selama bekerja, dan sesudah bekerja), misalnya dalam implementasi pasal 21, khususnya terhadap perlindungan hak-hak PMI perempuan.

Sebagai bagian dari penelitian pengembangan panduan yang responsive gender ini, dimana nantinya penelitian ini dapat menghasilkan gender guidelines bagi Tripartite Plus dalam upaya peningkatan pelindungan dan layanan dari Tripartite Plus yang responsif gender, makan FGD tersebut dilakukan guna memastikan pembuatan pedoman tersebut dirancang dan dikembangkan dalam dialog inklusif dengan partisipasi yang berarti dari tripartit plus, terutama suara dan kelompok perempuan pekerja migran. [kt].

Comments
Loading...