Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Kuasa Hukum Yohanes Limau: “Penggusuran Rumah Warga Manulai II Ilegal”

0 1.416

KORANTIMOR.COMKUPANGTangisan air mata warga Manulai II-Kota Kupang, korban penggusuran oleh Pemerintah Provinsi NTT pecah ketika excavator yang dipakai Pemerintah Provinsi mulai menghancurkan [menggusur] rumah mereka dalam penggusuran yang dilaksanakan pada Jumat, 17/1/2020. Terkait hal ini kuasa hukum Yohanes Limau, Bianto tegaskan Tindakan Eksekusi tersebut ilegal.

Dua orang Polwan Sedang Menghibur Ibu Yang Rumahnya Sedang Digusur

Penegasan Bianto tersebut disampaikan saat berlangsungnya proses penggusuran rumah warga. Pasalnya menurut Kuasa Hukum Yohanes Limau itu, status perkara Gugatan Yohanes Limau melawan Fenun Bersaudara masih berjalan dan belum ada putusan final [artinya masih quo]. Lalu yang berhak mengeksekusi [penggusuran] seharusnya Pengadilan Negeri Provinsi NTT selaku pemegang hak eksekusi. Yang ada justru Satpol PP dan polisi serta tentara.

“Kewenangan eksekusi ada ditangan pengadilan, siapa mereka [satpol PP]? Apa kapasitas mereka? Masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak menemukan titik temu. Oleh karena itu kami pergi ke pihak ketiga yakni Pengadilan, lembaga yang disiapkan oleh negara untuk mencari keadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, siapapun yang berhak, ok kami hormati putusan itu. Tetapi mereka mengeksekusi rumah warga tanpa kejelasan putusan dari pengadilan. Oleh karena itu saya katakan itu ilegal pak! Ilegal!” Ujar Bianto.

Nampak Excavator Sedang Bersiap Mengeksekusi Rumah Salah Seorang Warga Manulai II

Masih ada upaya hukum, lanjut Bianto, Pemerintah Provinsi mengklaim tanah ini miliknya, prinsipal saya [penggugat] mengatakan tanah ini miliknya, berarti statusnya quo. Tunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru ok siapa pemiliknya, siapa yang menang. Saya hanya menanyakan kepada pemerintah, siapa yang bertanggungjawab? Mereka [satpol PP] katakan mereka. Jika perkara gugatan ini dikabulkan, berarti kita akan berurusan dengan pemerintah kembali.

Foto sumber: AFBTV

Bianto selaku Kuasa Hukum Limau mempertanyakan apa dasar hukum Pemprov mengeksekusi rumah warga. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi mengklaim lahan seluas 55 ha sebagai milik/aset pemerintah provinsi tanpa menyebutkan secara jelas batas-batasnya.

“Kalau mereka [Pemprov] gentleman, hadirkan BPN untuk menunjukkan batas lahan mereka [PEMPROV] darimana sampai dimana karena hanya instansi yang dipersiapkan negara terkait ini yakni Badan Pertanahan Nasional [BPN].” Tandas Bianto.

Bianto menegaskan luas lahan yang diklaim prinsipalnya/kliennya adalah 150 ha termasuk 55 ha yang diberi pelepasan hak oleh Thomas Fenun [tergugat].

“Putusan SMA itu perkara lampau. Objeknya sama subyeknya beda. Saat itu keluarga Fenun yang menggugat Pemerintah. Sekarang ini saya berdiri disini atas nama prinsipal [Yohanes Limau] saya dengan Surat Kuasa saya menggugat keluarga Fenun dan Pemerintah. Objeknya sama yakni tanah ini tetapi subyeknya beda dan saya disini sebagai Kuasa hukum Limau.” Ujar Bianto.

Comments
Loading...