Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Cabut SK Penetapan Anggota BPD Letmafo, Camat Insana Tengah Dinilai Gagal Paham Perda

0 991

KORANTIMORCOMKEFAMENANUCamat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, S.P mengeluarkan Perintah pencabutan SK Kepala Desa Letmafo No. 19/KEP/DL/XI/2019 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Letmafo-Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten TTU, untuk periode 2019-2025. Hasilnya Camat Dinilai gagal paham Perda TTU No. 11 tahun 2014.

Surat Perintah Camat Insana Tengah bernomor IT.138/257/XII/2019 dikeluarkan berdasarkan adanya Laporan Pengaduan Masyarakat yang menamakan diri Forum Peduli Desa Letmafo yang meminta membatalkan/menolak penjaringan bakal calon BPD desa Letmafo periode 2019-2025.

Menurut Yohanes, pertimbangan mendasar dikeluarkannya perintah pencabutan SK tersebut antara lain tidak diindahkannya tiga kali panggilan Camat kepada panitia penjaringan anggota BPD Letmafo setelah adanya pengaduan masyarakat desa Letmafo ]Forum Penduli Desa Letmafo].

Selain itu panitia yang sudah dibentuk Kepala Desa Letmafo pada Mei 2019 dalam melaksanakan tugas-tugasnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, seperti; 1]panitia mengulur-ulur waktu dan baru melaksanakan tugasnya pada Oktober 2019 setelah masa jabatan keanggotaa BPD berakhir.

2]Panitia yang dibentuk tidak melibatkan keterwakilan unsur perempuan dan ada anggota yang tidak aktif melaksanakan tugasnya. 3]proses sosialisasi Perda No. 11 tahun 2014 tidak dilaksanakan secara maksimal dan pelaksanaanya dilakukan bersamaan dengan penjaringan calon anggota BPD.

4]penjaringan yang dilakukan oleh panitia secara parsial dan tidak tidak menyeluruh serta tidak mengumumkan kepada publik [masyarakat Letmafo seluruhnya]. 5]proses pemilihan anggota BPD tidak dilaksanakan di tingkat dusun tetapi dilaksanakan ditingkat desa Letmafo.

Camat Insana Tengah itu juga menjelaskan bahwa tanggal 19 November lalu dilaksanakan pertemuan di Kantor Desa Letmafo untuk memediasi penyelesaian persoalan tersebut. Tetapi mempertimbangkan keamanan situasi dan kondisi saat ia menutup pertemuan dan pulang.

Sementara itu Kepala Desa Letmafo, Laurentius Eno saat dikonfirmasi awak media lewat sambungan komunikasi WA, menanggapi perihal pencabuta SK Penetapan BPD Letmafo oleh Camat Insana Tengah.

Menurut Laurentius Surat Perintah Pencabutan SK Penetapan Anggota BPD periode 2019-2025 tersebut, membuktikan Camat Insana Tengah [Yohanes Yosep Mesu, S.P] gagal paham PERDA TTU Nomor 11 Tahun 2014 [bab III tentang mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD. Tentang Badan Permusyawaratan Desa [BPD].

Pasalnya menurut Laurentius Eno, proses penjaringan anggota BPD hingga pemilihan dan penetapan SK anggota BPD desa Letmafo periode 2019-2025 sudah sesuai mekanisme musyawara dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana Perda tersebut.

Kades Laurentius Eno, menilai Yohanes Yosep Mesu [Camat Insana Tengah], kurang mencermati poin per poin Perda tersebut dan hanya mendengar tanpa pendalaman yang tajam dan baik terhadap pengaduan segelintir orang yang menamakan diri Forum Peduli Masyarakat Desa Letmafo dan mengatasnamakan seluruh masyarakat desa Letmafo, untuk membatalkan/menolak penjaringan bakal calon Anggota BPD Letmafo periode 2019-2025.

Apalagi, lanjut Laurentius, mereka adalah calon-calon anggota BPD yang gagal seleksi ditahap penjaringan anggota BPD oleh panitia penjaringan.

“Seharusnya beliau [red.Yohanes Yosep Mesu] setelah menerima pengaduan masyarakat, kontak ke saya dan panitia untuk klarifikasi baik-baik kebenaran substansial dari pengaduan mereka dan dengar saya dan panitia jelaskan baik-baik poin per poin aturannya, baru beliau ambil kebijakan. Bukan dengar dari satu pihak lalu langsung keluarkan Surat Perintah Pencabutan Penetapan SK Kepala Desa. Ini yang menurut saya pak camat gagal paham.” Ujar Laurentius.

Kades Letmafo juga membenarkan bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan di kantor desa Letmafo bersama pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat desa Letmafo pada tanggal 19 November 2019 untuk memediasi penyelesaian sengketa tersebut.

Saat itu selaku Kepala Desa Letmafo, Kades Laurentius juga sudah mengklarifikasi dan membacakan aturan serta menanggapi poin per poin terkait pengaduan masyarakat.

“Sayangnya tidak ada satu pun tanggapan dari pak Camat. Padahal kami sam-sama Kasatserse dan jajaranya serta Babinsa dan BabinKantibmas serta Plt Camat dan jajaranya, Forum Peduli Masyarakat Letmafo (yang menolak) dan panitia serta panitia tunggu beliau.” Ungkap Laurentius.

Menurut Laurentius kejadian tersebut juga membuat undangan/peserta pertemuan merasa heran dan bertanya dengan keanehan sikap pak camat dan bahkan kecewa. [kt//tim]

Comments
Loading...